AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Penting untuk Selamatkan Warga dan Perekonomian Pantura

Jakarta, Propertyandthecity.com – Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pesisir utara Jawa disiapkan untuk melindungi sekitar 50 juta hingga 55 juta penduduk dari ancaman penurunan muka tanah, abrasi, dan banjir rob. Proyek yang direncanakan membentang dari Tangerang, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur, ini akan menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan solusi berbasis alam atau nature-based solutions.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, program perlindungan Pantura Jawa menjadi langkah untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mempertahankan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir.

Wilayah Pantura memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 28% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kawasan ini juga menjadi lokasi berbagai kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, sentra pangan, dan jalur logistik.

Namun, masyarakat yang tinggal di pesisir menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut, abrasi, dan penurunan permukaan tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dampaknya terlihat di sejumlah wilayah, termasuk Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di desa ini, sejumlah rumah dan bangunan sekolah telah tenggelam hingga hanya menyisakan bagian atap.

“Tujuan besar dari pembangunan giant sea wall, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak, meningkatnya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah tadi, sekaligus menjaga agar keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat kita juga bisa kita jaga bersama-sama,” kata AHY dalam kegiatan Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions di Timbulsloko, Demak, Senin (19/10).

AHY mengatakan, cakupan perlindungan pesisir direncanakan meliputi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah melalui kombinasi tanggul pantai atau tanggul laut dan pendekatan berbasis alam.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres) pada 2025. Menurutnya, perlindungan kawasan Pantura diperlukan mengingat besarnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti membuat Perpres tahun 2025 untuk membangun Tanggul Laut Raksasa mulai dari Tangerang, Banten, sampai dengan Gresik. Untuk apa? untuk melindungi masyarakat yang tinggal di pesisir, hampir lebih kurang 50 juta sampai 55 juta itu tinggal di pesisir utara Jawa,” kata Didit, seperti dikutip dari media Antara.

Sebagai bagian dari upaya tersebut BOPPJ menggelar demonstration plot atau percontohan perlindungan pesisir berbasis nature-based solutions di Desa Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah dengan memanfaatkan mangrove. Kegiatan ini menjadi bagian dari penerapan solusi berbasis alam yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.

Didit mengatakan, metode serupa berpotensi diterapkan di desa dan kawasan pantai lain yang memiliki karakteristik serupa. Pembangunan tanggul laut, menurutnya, tidak hanya mengandalkan konstruksi fisik, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi alam serta kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Selain mangrove, kegiatan percontohan tersebut turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaan material ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus menambah penghasilan warga.

Didit juga menilai koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung perlindungan kawasan pesisir. Kerja sama tersebut dibutuhkan mulai dari tingkat provinsi hingga desa, termasuk dalam penanganan kanal dan muara yang mengalami kerusakan.

Ia mencontohkan kawasan Teluk Jakarta yang memiliki jaringan kanal dari wilayah Jabodetabek-Puncak-Cianjur (Punjur). Sebagian kanal mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan, termasuk pada bagian muara, melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Didit, kawasan pesisir dihuni oleh beragam kelompok masyarakat, mulai dari nelayan, petambak, petani, hingga pekerja pabrik. Karena itu, upaya perlindungan pesisir perlu mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian warga, selain mengurangi risiko bencana.

admin

+ posts

Tentya Richyadie

+ posts

Property And The City

Subscribe to newsletter

Property Update

Liputan Utama

Property Minds Games

Marketing Breakthrough

Business Management

Fashion In The City

Property Project

Property Trend

Travel and The City

Propertt And The City