PropertyandTheCity.com, Jakarta – Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) bekerja sama dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, pada Kamis (17/10/2024).
Acara ini bertujuan mempermudah masyarakat, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam memiliki rumah idaman.
Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan, BTN Syariah sangat fokus pada pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat, termasuk PNS.
Baca Juga: Menteri Perumahan Bakal Dipimpin Politikus-Pengusaha, Bagaimana Pengaruhnya?
Untuk itu, BTN Syariah bersama BP Tapera, menggelar akad massal untuk 100 unit rumah yang diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan Universitas Jember. Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur, terutama Jember, masih sangat besar. Data menunjukkan ada 35.914 PNS peserta Tapera di Jawa Timur yang belum memiliki rumah, termasuk 1.112 di Jember.
“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” kata Hirwandi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).
Baca Juga: IKN Tarik Perhatian Investor Thailand, American School of Bangkok Beri Sinyal Investasi
Hirwandi juga menjelaskan, BTN Syariah menargetkan menyalurkan 1.000 unit KPR Tapera Syariah tahun ini, dengan realisasi hingga 30 September 2024 mencapai 527 unit. Sejak diluncurkan pada 2022, BTN Syariah telah menyalurkan 2.629 unit KPR Tapera Syariah.
Baca Juga: Harapan Baru Sektor Perumahan, Kemungkinan Besar Maruarar Sirait Didaulat Jadi Menteri Perumahan
Dengan adanya kolaborasi antara BTN Syariah dan BP Tapera, diharapkan semakin banyak PNS yang dapat memiliki rumah melalui skema syariah yang lebih fleksibel dan sesuai prinsip. Kegiatan akad massal ini juga menjadi bukti nyata komitmen BTN Syariah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan tetap seperti PNS.
Baca Juga: Apa Beda Perumahan Syariah dan ‘Konvensional”?
Baca Juga: Pembiayaan Perumahan Berbasis Syariah Masih Rendah, Kenapa?
