Jakarta, propertyandthecity.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan komitmennya dalam menjaga agar penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan rumah di masyarakat dan besarnya peran sektor perbankan dalam mendukung program perumahan nasional.
Dalam keterangannya, Hery menekankan, seluruh proses bisnis di perbankan berjalan dengan mekanisme pengawasan yang ketat.
“Di bank itu ada yang namanya kontrol, internal control. Jadi semua proses bisnis yang kami jalankan itu tentunya ada internal control-nya, ada compliance-nya, ada auditnya. Jadi audit akan memastikan bahwa setiap simpul tadi itu semua berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Saya rasa itu, kalau enggak dijagain ya nanti bisa belok kiri belok kanan,” ujar Hery dalam jumpa pers di kantor pusat BRI Sudirman, Jakarta (25/5/2026).
Hingga 25 Mei 2026, BRI mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) telah mencapai Rp9,2 triliun. Penyaluran tersebut terdiri dari sisi supply kepada 752 nasabah senilai Rp1,1 triliun, serta sisi demand yang menjangkau 65.576 nasabah dengan nilai Rp8,1 triliun.
Kontribusi BRI dalam pembiayaan KPP juga tercatat cukup besar, yakni mencapai 54,6 persen dari total kredit perbankan nasional yang berada di angka Rp16,8 triliun. Hal ini menunjukkan tingginya keterlibatan BRI dalam mendukung ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia.
Lonjakan permintaan membuat plafon awal sebesar Rp8 triliun terserap lebih cepat dari proyeksi. Menyikapi hal tersebut, BRI kemudian menambah alokasi pembiayaan menjadi Rp12 triliun untuk menjaga keberlanjutan penyaluran pada periode 2025–2026.
Di tengah besarnya penyaluran tersebut, perseroan tetap menaruh perhatian pada aspek pengawasan agar setiap pembiayaan tersalurkan secara tepat sasaran. Hal ini juga untuk meminimalkan potensi risiko penyimpangan maupun kredit fiktif.
Selain itu, BRI juga berupaya memperluas akses pembiayaan hingga ke daerah melalui jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan lebih dari 7.500 unit kerja, perseroan mendorong layanan KUR perumahan dapat diakses masyarakat secara lebih merata.
“Kami punya wilayah luas dari Sabang sampai Merauke dengan 7.500 cabang lebih, artinya pemerataan ini harus terjadi dan dijalankan sesuai sebaran titik cabang kita sehingga nasabah bisa mendatangi kantor kami di mana-mana,” tutur Hery.
Melalui penguatan tata kelola dan perluasan jangkauan layanan, BRI berharap penyaluran pembiayaan perumahan dapat terus berjalan inklusif dan mendukung kebutuhan hunian masyarakat di berbagai daerah.
 Tbk (BRI) menegaskan komitmennya dalam menjaga agar penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP)){kind=link}