Jakarta, Propertyandthecity.com – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) hingga 16 Desember telah mencapai Rp3,5 triliun. Skema pembiayaan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong pembangunan perumahan sekaligus menggerakkan aktivitas usaha di sektor terkait.
“Per 16 Desember KUR perumahan secara keseluruhan itu di Rp3,5 triliun. Untuk dari sisi suplai ada 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan (demand) ada 3.810 debitur,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Secara geografis, penyaluran KPP paling banyak terserap di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, serta DKI Jakarta. Wilayah-wilayah tersebut dinilai memiliki kebutuhan perumahan yang tinggi sekaligus aktivitas UMKM yang kuat.
KPP dirancang sebagai fasilitas pembiayaan modal kerja maupun investasi yang ditujukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, baik perorangan maupun badan usaha. Skema ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan perumahan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha di sektor terkait.
Dari sisi penyediaan, penerima manfaat KPP mencakup pengembang perumahan, kontraktor atau penyedia jasa konstruksi, hingga pedagang material bangunan. Pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengadaan lahan, pembelian bahan bangunan, hingga pengadaan barang dan jasa yang menunjang pembangunan rumah dan perumahan.
Sementara itu, dari sisi permintaan, KPP menyasar pelaku UMKM perorangan yang membutuhkan hunian untuk menunjang aktivitas usahanya. Pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk membeli rumah, membangun rumah baru, maupun melakukan renovasi agar lebih mendukung kegiatan ekonomi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan kehadiran KPP merupakan bentuk konkret keberpihakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor perumahan nasional. Program ini menjadi salah satu instrumen untuk memastikan akses pembiayaan yang lebih luas dan terjangkau bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Pelaksanaan KPP mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 13 Tahun 2025.
 sektor perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) hingga 16 Desember telah mencapai Rp3,5 triliun.){kind=link}