Jakarta,propertyandthecity.com –Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menuturkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Berdasarkan data terbaru, terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).
Kondisi ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat, tetapi juga dapat menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan secara lebih luas. Keterbatasan akses terhadap hunian yang layak menjadi hambatan besar bagi banyak keluarga untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan renovasi rumah, yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan perumahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan infrastruktur yang lebih komprehensif dan merata. Pernyataan ini disampaikan oleh Bambang Soesatyo usai bertemu dengan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Senin (03/02/25).
“Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, jelas bahwa banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi,” ungkap Bamsoet, dikutip dalam keterangannya, Selasa (04/02/25).
Bamsoet menyebut, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Ia melanjutkan, infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni.
Selain itu, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan sejumlah program strategis, seperti Program 3 Juta Rumah sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi,” jelas Bamsoet.
Tak hanya itu, Bamsoet juga menjelaskan bahwa dengan terus bertambahnya populasi warga negara Indonesia, kebutuhan akan rumah pun diperkirakan akan semakin meningkat. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045. Jika masalah perumahan ini tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar di masa depan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah yang tidak layak huni sering kali berkaitan erat dengan rendahnya kualitas hidup, serta peningkatan risiko kesehatan yang pada akhirnya menghambat perkembangan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membentuk masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.
“Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat,” pungkas Bamsoet.
