Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah Indonesia dan Tiongkok memperkuat penjajakan kerja sama di bidang perumahan, khususnya untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang semakin padat. Salah satu pembahasan utama adalah pemanfaatan teknologi pembangunan rumah susun yang aman, efisien, dan terjangkau.
Hal tersebut dibahas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Wang Lutong di Kediaman Duta Besar RRT, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan kedua pihak sekitar dua bulan sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Indonesia dan Tiongkok kembali menjajaki sejumlah peluang kerja sama, termasuk pemanfaatan dan alih teknologi untuk pembangunan hunian vertikal di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kerja sama tersebut akan dibangun dengan mengedepankan prinsip saling percaya dan saling menguntungkan.
“Ini kita tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara,” ujar Menteri Maruarar, dikutip dalam keterangan resminya, Kamis (10/9/26).
Teknologi Disesuaikan dengan Kondisi Indonesia
Dalam penjajakan kerja sama tersebut, teknologi pembangunan rumah susun dari Tiongkok tidak serta-merta akan diterapkan di Indonesia. Pemerintah menilai perlu ada penyesuaian dengan karakteristik lahan, kebutuhan masyarakat, serta regulasi yang berlaku di dalam negeri.
Karena itu, pihak Tiongkok terlebih dahulu akan mempelajari kondisi lahan dan aturan yang berlaku sebelum menentukan teknologi yang dinilai paling sesuai.
“Sesudah pihak Tiongkok mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok,” katanya.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan model pembangunan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga memenuhi aspek keselamatan serta keterjangkauan bagi masyarakat.
Produk dan Tenaga Kerja Indonesia Diprioritaskan
Kerja sama perumahan Indonesia-Tiongkok juga diarahkan agar memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional. Pemerintah mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, dalam rantai pembangunan hunian.
Menteri Maruarar menegaskan, produk lokal yang memenuhi persyaratan akan diprioritaskan, begitu pula dengan tenaga kerja Indonesia.
“Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja,” ujarnya.
Dengan demikian, kerja sama teknologi diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik hunian, tetapi juga membuka peluang bagi industri dan tenaga kerja nasional untuk terlibat.
Bentuk Tim Bersama
Untuk mempercepat pembahasan, Indonesia dan Tiongkok sepakat membentuk tim bersama. Tim tersebut akan mengkaji berbagai aspek yang diperlukan sebelum kerja sama masuk ke tahap pelaksanaan, mulai dari regulasi, kondisi dan ketersediaan lahan, teknologi, hingga skema pembangunan.
Dari Kementerian PKP, tim akan melibatkan sejumlah pejabat, di antaranya Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Tim bersama tersebut juga akan melakukan survei terhadap sejumlah lokasi yang berpotensi dikembangkan. Hasil pembahasan dan survei ditargetkan dilaporkan kepada Menteri PKP dan Duta Besar RRT pada akhir September 2026.
Perkuat Kerja Sama Perumahan
Maruarar berharap hubungan kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Tiongkok dapat diterjemahkan dalam program konkret di sektor perumahan. Pertukaran pengalaman dan teknologi dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk mendukung penyediaan hunian yang aman, layak, dan terjangkau.
Sementara itu, Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama kedua negara di bidang perumahan.
Salah satu bentuk kerja sama yang akan didorong adalah pertukaran pengalaman dan teknologi dalam pengelolaan serta pembangunan perumahan. Dengan pembentukan tim bersama dan rencana survei lahan, pembahasan kerja sama tersebut kini diarahkan menuju tahap yang lebih konkret.
