Jakarta, propertyandthecity.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk menjadi salah satu daerah dengan penyerapan tertinggi pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Ia menargetkan provinsi tersebut dapat menyerap hingga Rp20 triliun dari total anggaran nasional sebesar Rp130 triliun.
“KUR Perumahan Rp130 triliun, masa tidak bisa Rp20 triliun diserap sama Jatim atau paling tidak 15 persen terserap,” katanya dalam Sosialisasi KUR Perumahan di Surabaya, Kamis (16/10/2025).
Maruarar menegaskan KUR Perumahan merupakan inisiatif penting Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni, memperkuat sektor UMKM, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Tahun ini, pemerintah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan untuk pelaku usaha kecil dan menengah di sektor konstruksi (supply side) dengan batas maksimal pinjaman Rp20 miliar per kontraktor. Sementara Rp13 triliun sisanya diperuntukkan bagi masyarakat atau demand side yang ingin melakukan renovasi rumah maupun kegiatan serupa di sektor perumahan.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan hingga 350 ribu unit rumah subsidi pada 2025, meningkat tajam dari capaian tahun sebelumnya yang berkisar 230 ribu unit.
“BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) gratis, PBG (persetujuan bangunan gedung) gratis, dan bunga KUR yang ringan. Ini benar-benar kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Maruarar menjelaskan, dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur semestinya mampu menyerap sedikitnya 15 persen dari total anggaran yang disiapkan pemerintah. Saat ini, penyerapan KUR Perumahan di Jatim masih berada di posisi keempat nasional, tertinggal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Menurutnya, peningkatan penyaluran KUR Perumahan akan berdampak luas pada perekonomian daerah. Setiap proyek rumah subsidi, kata dia, dapat membuka lapangan kerja bagi sedikitnya lima orang.
Dengan target pembangunan 350 ribu unit rumah, program ini diperkirakan mampu menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.
“Belum termasuk aktivitas ekonomi lain yang ikut bergerak. Ada ibu-ibu yang buka warung di sekitar proyek, ada sopir truk pengangkut material, serta industri semen, keramik, dan cat yang juga terdongkrak,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur, Mochamad Ilyas, menyambut positif program KUR Perumahan yang dinilai memberi napas baru bagi pengembang daerah, terutama yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan.
“Program ini sangat ditunggu. Satu perusahaan bisa mendapatkan plafon hingga Rp5 miliar dan bisa bersifat revolving,” ujar Ilyas, dikutip dari Antara, Jum’at (17/10/2025).
Dari sekitar 600 anggota REI Jatim, lanjutnya, lebih dari 170 pengembang telah menyatakan minat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp187 miliar.
Ilyas menambahkan, banyak pengembang kecil dan menengah selama ini terpaksa meminjam ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan bunga tinggi karena proses kredit di bank umum terlalu panjang.
“Biasanya bunga pinjaman ke bank bisa 11 persen. Dengan subsidi ini pengembang cukup membayar sekitar 6 persen saja. Ini tentu sangat membantu,” katanya.
Menurutnya, kehadiran KUR Perumahan dengan bunga subsidi hingga 5 persen akan menjadi solusi nyata dalam memperkuat sektor perumahan rakyat di Jawa Timur dan daerah lainnya.
