Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan Program 3 Juta Rumah yang saat ini digalakkan oleh kementeriannya telah sejalan dengan arah kebijakan Paket Ekonomi 2025 serta mendukung target nasional dalam menciptakan lapangan kerja. Ia menyebut sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami yakin bahwa Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP sudah sejalan dengan Program Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja,” kata Maruarar saat menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, ditulis Rabu, (24/09/2025).
Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi melalui efek berganda terhadap ratusan sektor industri dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan suku bunga KPR untuk rumah subsidi. Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap dipertahankan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa memiliki akses terhadap perumahan layak.
“Kita sudah putuskan bahwa suku bunga KPR FLPP untuk rumah subsidi tetap 5 persen. Jadi tidak diubah,” jelasnya.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan pembangunan 25.000 unit rumah subsidi di Kabupaten Bogor pada 29 September 2025. Proyek ini merupakan bagian dari pembangunan rumah berskala nasional yang tersebar di 100 titik di 35 provinsi.
Kementerian PKP memproyeksikan, dengan peningkatan kuota FLPP menjadi 350.000 unit tahun ini, dampak terhadap penyerapan tenaga kerja akan sangat besar. Dengan asumsi lima pekerja terlibat dalam pembangunan satu unit rumah, program ini diperkirakan mampu menyerap hingga 1,75 juta tenaga kerja. Jumlah itu belum termasuk efek lanjutan terhadap UMKM di sekitar lokasi pembangunan.
Lebih lanjut, Maruarar menyebut sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan juga terus digencarkan ke berbagai daerah, dengan menyasar penerima manfaat dari sektor informal.
Ia menambahkan, pihaknya akan melaporkan data terbaru mengenai realisasi pembangunan dan penyerapan tenaga kerja pada waktu yang akan datang.
