PropertyandTheCity.com, Jakarta –Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mendukung penuh pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan menghadirkan hunian layak bagi beragam kalangan, mulai dari ASN, TNI, dan Polri hingga pekerja serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di balik ambisi besar ini, Maruarar blak-blakan soal tantangannya, terutama soal keterbatasan anggaran.
Dihadapan 300an orang yang terdiri dari berbagai kalangan seperti pengembang, asosiasi, kontraktor, konsultan, dan media, Maruarar atau Ara mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2025 Kementerian PKP hanya mengantongi alokasi pagu sebesar Rp5,078 triliun.
“Saya anggarannya Rp 5 triliun dan dari Rp 5 triliun itu kita breakdown. Kita akan menerapkan paling tinggi tentang keterbukaan publik,” tegasnya, dikutip dari siaran langsung di Gedung Kementerian PUPR, Senin (28/1024).
Pada kesempatan tersebut, Ara juga membandingkan penurunan signifikan alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan saat ini dengan anggaran yang sebelumnya diberikan kepada Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2024.
Saat itu, Ditjen Perumahan memperoleh anggaran sebesar Rp 14 triliun, namun dengan anggaran besar tersebut, pembangunan rumah rakyat hanya mampu direalisasikan sekitar 200.000 unit.
“Tahun 2024 dikasih Rp 14 triliun, tapi yang terbangun 200.000-an unit, itu anggaran Rp 14 triliun,” kata Ara.
Ara menjelaskan bahwa pada saat itu, sebagian besar anggaran Ditjen Perumahan dialokasikan untuk pembangunan hunian di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski demikian, Ara tetap optimis dalam menjalankan program tiga juta rumah. Untuk tahap awal, fokus pembangunan akan diarahkan pada penyediaan rumah susun (rusun) dengan anggaran sebesar Rp 3,53 triliun.
Perincian pembangunan rusun itu untuk membangun hunian vertikal TNI, ASN dan Hankam di IKN sebanyak 2.820 unit, lanjutan pembangunan rusun MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rusun Direktif sebanyak 701 unit, lanjutan pembangunan rusun mendukung BOD sebanyak 460 hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran. Selain itu, pembangunan baru rusun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi dan lembaga perguruan berasama sebanyak 1.376 unit.
Kemudian, sebesar Rp 747 miliar dialokasikan untuk pengadaan rumah swadaya, melalui skema BSPS dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.
Berikutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, dengan rincian: Lanjutan pembangunan rusus untuk BOD sebanyak 50 unit, pembangunan rusus Suku Mol sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pasca bencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap 1), pembangunan rusus pasca bencana di Lebak sebanyak 94 unit.
Selain itu, dana sebesar Rp 121 miliar dialokasikan untuk pembangunan rumah umum dan komersial. Anggaran ini juga mencakup penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) bagi 10.550 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh provinsi. Serta dukungan manajemen dan teknis lainnya, sebesar Rp 575 miliar.
Menteri Ara, berulang kali menekankan bahwa program 3 juta rumah ini mengusung konsep “gotong royong”. Ara berharap adanya kolaborasi lebih luas dari sektor swasta dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat, sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian terjangkau.
Bersatu kita sukses
Semoga saja bisa tetap Solid ya Kaka