Jakarta, Propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera akan mulai dilaksanakan pada September 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan seluruh tahapan pengadaan terus berjalan sesuai rencana. Menurutnya, pemerintah juga memastikan lokasi pembangunan memenuhi aspek keamanan, legalitas lahan, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
“Kami melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah berjalan dan kami siap memulai pembangunan pada bulan September. Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih berproses, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik,” ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/7/2026).
Ara menegaskan, pemerintah memprioritaskan pembangunan huntap di kawasan yang dinilai aman dari ancaman bencana dan memiliki status hukum yang jelas. Selain itu, lokasi hunian juga diupayakan berada dekat dengan berbagai fasilitas publik seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan layanan masyarakat lainnya agar aktivitas warga dapat segera pulih.
Untuk Provinsi Aceh, pemerintah telah menyiapkan 45 lokasi pembangunan dengan total luas mencapai 156,13 hektare yang dapat menampung sekitar 6.220 unit rumah. Di Sumatera Utara tersedia empat lokasi seluas 20,68 hektare dengan kapasitas 919 unit, sedangkan di Sumatera Barat disiapkan lima lokasi seluas 21,40 hektare yang mampu mengakomodasi 813 unit hunian.
Dalam proses pembangunannya, Kementerian PKP akan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock. Pemanfaatan teknologi tersebut ditujukan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi sekaligus menjaga kualitas bangunan yang dibangun.
Selain melalui pembiayaan pemerintah, pembangunan huntap juga mendapat dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hingga saat ini, sebanyak 500 unit rumah telah rampung dibangun dari total target 2.603 unit. Hunian tersebut merupakan kontribusi Yayasan Buddha Tzu Chi.
Pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema. Skema pertama adalah hunian tetap insitu, yaitu pembangunan atau perbaikan rumah di lokasi semula yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Skema kedua berupa hunian tetap eksitu mandiri, yakni pembangunan rumah di lokasi yang dipilih masyarakat dengan fasilitasi dari BNPB.
Sementara itu, skema ketiga adalah hunian tetap eksitu komunal, yaitu pembangunan kawasan permukiman baru yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP bersama kementerian dan lembaga terkait, mitra pembangunan, serta dukungan CSR perusahaan swasta.
Di kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemerintah kini memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10 triliun bagi tiga provinsi terdampak.
“Kami akan memonitor setiap minggu perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kementerian PKP telah memaparkan secara rinci lokasi pembangunan hunian tetap eksitu komunal, dan kami juga meminta dukungan PLN agar jaringan listrik di lokasi-lokasi tersebut dapat segera disiapkan,” ucap Tito.
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat pusat akan mengacu pada rencana induk lintas kementerian dan lembaga yang telah memperoleh persetujuan DPR dengan masa pelaksanaan selama tiga tahun.
Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Arsyadani Akmalaputri memastikan kesiapan PLN dalam mendukung penyediaan listrik di kawasan relokasi. Hingga kini, perusahaan telah menyalurkan layanan kelistrikan bagi 19.377 unit hunian sementara, hunian tetap, serta berbagai fasilitas umum.
“PLN siap berkomitmen membantu dari sisi penyediaan kelistrikan begitu pembangunan hunian tersebut telah siap,” ujarnya.
