Kejar Target Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Matangkan Roadmap Perumahan 2025

Jakarta, Propertyandthecity.com – Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 459.468 unit sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026. Pada periode yang sama, Kredit Program Perumahan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp27,37 triliun kepada 114.672 debitur.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian, mulai dari pembiayaan rumah subsidi hingga bantuan perbaikan rumah. Pemerintah juga memperluas dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan.

Kredit Program Perumahan menyasar berbagai pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, seperti pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan, pembelian, dan renovasi rumah.

Adapun melalui program bedah rumah, Kementerian PKP menargetkan perbaikan 400.000 unit rumah pada 2026. Target ini meningkat dibandingkan dengan 45.000 unit pada 2025, sehingga pelaksanaannya memerlukan percepatan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Upaya mencapai target pembangunan perumahan tersebut juga memerlukan perencanaan yang terarah. Untuk itu, Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut membahas roadmap Kementerian PKP periode 2025–2029 serta indikator capaian sektor perumahan untuk laporan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas. Yang kedua, kami juga akan menyampaikan roadmap Kementerian PKP Tahun 2025–2029,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (14/10/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan, roadmap tersebut sebelumnya telah dinilai selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Koordinasi lanjutan dengan Bappenas dilakukan untuk mempertajam perencanaan dan memperkuat dukungan para pemangku kepentingan dalam mencapai target pembangunan perumahan.

Dari sisi perencanaan nasional, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menilai penyelarasan program antarlembaga diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Program prioritas nasional ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mengurangi backlog perumahan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, pengembangan ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu pencapaian target pembangunan sekaligus mendorong aktivitas industri terkait.

Ia menambahkan, capaian pembangunan dan renovasi rumah sejak 2025 hingga triwulan III 2026 dapat menjadi modal untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan pada 2027–2029.

“Kami dari Bappenas mendukung apa yang dikerjakan Kementerian PKP, terlebih karena indikatornya jelas, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, termasuk hunian yang layak,” ungkap Pambudy.

Tentya Richyadie

+ posts

Property And The City

Subscribe to newsletter

Property Update

Liputan Utama

Property Minds Games

Marketing Breakthrough

Business Management

Fashion In The City

Property Project

Property Trend

Travel and The City

Propertt And The City