Jakarta, Propertyandthecity.com – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang membahas polemik akses musala di Perumahan Vasana dan Neo Vasana berlangsung tegang. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memutuskan mengeluarkan perwakilan Direksi PT Hasana Damai Putra (HDP) dari ruang rapat karena dinilai tidak mematuhi tata tertib persidangan.
Rapat yang digelar di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026), tersebut merupakan tindak lanjut atas persoalan penolakan pembukaan akses menuju fasilitas ibadah di kawasan perumahan tersebut.
Ketegangan bermula ketika Habiburokhman meminta penjelasan pihak pengembang terkait belum dilaksanakannya kesimpulan RDPU sebelumnya yang telah disepakati bersama. Dalam rapat terdahulu, perwakilan pengembang diketahui hadir tanpa menyebutkan identitas secara jelas.
“Coba dari HDP, kan Bapak yang hadir kemarin, Pak. Kok tidak Anda laksanakan, Pak?” tanya Habiburokhman.
Pihak pengembang kemudian mencoba menjelaskan adanya keberatan dari sebagian warga klaster Vasana terhadap pembukaan akses tersebut. Namun, penjelasan itu langsung dipotong pimpinan rapat.
“Yang pertama saya ingin sampaikan sebelum saya menjawab Pak Ketua ya, di luar itu ada warga dari cluster Vasana yang…,” kata pengembang.
“Bukan urusan Anda. Bukan urusan Anda. Anda jawab atau Anda yang keluar?” kata Habiburokhman.
Situasi rapat semakin memanas ketika pengembang tetap berupaya memberikan penjelasan tambahan. Habiburokhman menegaskan agar jawaban difokuskan pada pertanyaan utama mengenai pelaksanaan keputusan Komisi III.
“Nggak perlu. Jawab saja yang saya tanyakan, mengapa Anda tidak laksanakan keputusan Komisi III?” tanya Habiburokhman.
Perwakilan pengembang menegaskan pihaknya tidak menolak keputusan DPR, melainkan menghadapi kendala di lapangan.
“Oke, saya jawab itu dulu ya. Kami tidak, bukan tidak melaksanakan, kami tidak pernah menolak. Jadi saya meluruskan pernyataan teman kami ya, bahwa kami tidak pernah menolak keputusan rekomendasi, keputusan hasil RDPU ya,” kata pengembang.
“Tapi tidak melaksanakan gitu loh,” kata Habiburokhman.
Pengembang kemudian menjelaskan bahwa keputusan belum dijalankan karena adanya penolakan dari sebagian warga yang mengancam akan menempuh jalur hukum apabila tembok klaster dibuka untuk akses musala.
“Saya sampaikan kendalanya, yang pertama, adanya sebagian besar warga klaster menolak pembukaan tembok dan menyatakan akan menuntut HDP secara hukum, jika melakukan pembukaan tembok klaster atau mengizinkan pihak lain membuka tembok klaster,” ujar pengembang.
Namun, penjelasan tersebut kembali dipotong oleh pimpinan rapat karena dianggap mengulang argumentasi sebelumnya dan tidak menjawab substansi persoalan.
“Itu hal yang sama dengan poin pertama…,” kata Habiburokhman.
Ketika pengembang meminta agar tidak dipotong, Habiburokhman menilai sikap tersebut telah melampaui kewenangan peserta rapat.
“Itu belum, tapi ada tambahan. Saya minta jangan dihentikan dulu Ketua ya…,” kata pengembang.
“Saya yang mengatur, Pak! Anda keluar! Pamdal, dikeluarkan ini orang, tidak efektif rapat dengannya dia. Silakan keluar!” kata Habiburokhman.
“Keluar! Nggak jelas ini! Luar biasa Anda ini, keluar! Anda sudah diingatkan tiga kali. Silakan dikeluarkan Pamdal, panggil Pamdal dikeluarkan nih. Ini menghalangi pembangunan musala ini. Iya, iya. Silakan keluar, Pak,” sambung Habiburokhman.
Setelah insiden tersebut, Habiburokhman menegaskan, solusi atas persoalan akses musala sebenarnya telah disepakati dalam rapat sebelumnya, antara lain melalui penerapan sistem satu pintu (one gate system) atau pembangunan pagar pembatas yang tetap mengakomodasi kepentingan seluruh warga.
“Tiba-tiba tadi menyampaikan hal yang waktu itu sudah disampaikan, ada warga keberatan dan lain sebagainya, nggak ada urusannya dengan warga keberatan, nggak ada alasan siapa pun keberatan terhadap pembangunan musala, nggak ada,” kata Habiburokhman.
“Dari segi keamanan kan sudah dibilang tadi jadi one gate system dan lain sebagainya. Sebab kalau kita undang pihak yang tidak berkepentingan dengan hak orang-orang ini melaksanakan ibadah, nanti ruwet sekali. Nanti malah timbulnya isu pertentangan agama dan lain sebagainya. Karena itu kita harus bijaksana,” sambungnya.
Ia menjelaskan keputusan mengeluarkan perwakilan pengembang diambil karena yang bersangkutan dinilai melanggar tata tertib rapat dengan mencoba mengatur jalannya persidangan.
“Tadi kita keluarkan karena sudah melanggar tatib, di tatib itu kan pimpinan rapat mengatur lalu lintas persidangan. Tadi malah dia yang mau mengatur lalu lintas persidangan, dan sudah tidak efektif lagi, dan pengembang harus mengikuti putusan DPR, Pak. Jangankan pengembang, kita semua, namanya putusan DPR itu mengikat, gitu Pak. Jadi tinggal pelaksanaannya seperti apa,” katanya.
Habiburokhman juga mengingatkan, tindakan menghalangi pelaksanaan ibadah memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Kalau ada pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan putusan DPR dan menghalangi orang-orang untuk beribadah itu kan ada konsekuensi hukumnya. Tinggal kita tegakkan hukum saja,” tuturnya.
