Jakarta, propertyandthecity.com – Para pengembang perumahan menghadapi tantangan besar akibat kebijakan pemerintah yang dinilai kurang mendukung industri ini. Sebagai pilar utama dalam penyediaan hunian bagi masyarakat, pengembang berharap adanya dukungan lebih dari pemerintah. Namun, kenyataannya, mereka justru merasa dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat keberlanjutan usaha mereka.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada Rabu (19/3/2025), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengungkapkan keresahan para pelaku industri properti. Menurutnya, pemerintah terlihat semakin kehilangan fokus dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah. “Mulai dari kontroversi rumah gratis, bahkan tidak ada perlindungan untuk para pengembang,” ujarnya
Lebih lanjut, Joko menyampaikan, para pengembang perumahan merasa seakan kehilangan figur pelindung dalam pemerintahan.
“Kami sebagai pelaku pengembang, merasa kehilangan bapak. Kemarin-kemarin kita punya KemenPUPR itu nggak pernah bikin problem. Ternyata saat ini kita banyak problem. Sehingga kita merasa tidak adanya perlindungan. Kemudian pelaku pengembang merasa ketakutan akan kepastian usaha mereka. Yang ketiga yakni tidak nyaman dalam berusaha, dicurigai, dikambinghitamkan, bahkan diintimidasi,” ungkapnya.
Joko juga menyoroti lambannya perkembangan program 3 juta rumah per tahun selama lima bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini tidak menunjukkan progres yang signifikan.
“Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah berbicara lagi terkait dengan program 3 juta rumah,” kata Joko.
Menurut Joko, ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan program perumahan menjadi hambatan besar bagi industri ini. Ia menilai pemerintah kini lebih sibuk dengan berbagai agenda lain yang membuat sektor perumahan terabaikan.
Namun, di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Joko juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Setelah adanya Kementerian PKP, kami sangat happy. Bahkan, tiga bulan ini kami bekerja sama dengan Satgas Perumahan untuk belanja masalah,” tambahnya.
Melihat potensi besar industri properti, REI tetap optimistis bahwa sektor ini dapat terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kami melihat properti punya kesempatan besar untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan ini semuanya berdasarkan ekosistem yang ada sudah terbentuk,” pungkasnya.
