Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Pulau Sumatera. Perbaikan difokuskan pada jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar konektivitas masyarakat tetap terjaga serta distribusi logistik dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Hingga 22 Februari 2026, tercatat 99 ruas jalan nasional di tiga provinsi terdampak sudah kembali fungsional. Pemulihan dilakukan melalui penanganan darurat dan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik yang sebelumnya mengalami kerusakan parah.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan keterbukaan akses menjadi hal paling krusial dalam situasi kebencanaan, mengingat jalan dan jembatan berperan penting dalam mendukung mobilitas warga maupun penyaluran bantuan.
“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Dody, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (24/02/2026).
Aceh
Di Aceh, sebanyak 38 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi. Meski demikian, dua ruas masih memanfaatkan jalur alternatif akibat kerusakan jembatan. Dari total 1.637 ruas jalan daerah yang terdampak, 1.194 ruas sudah fungsional, 327 ruas berstatus fungsional terbatas, dan 116 ruas lainnya masih dalam penanganan lanjutan.
Untuk infrastruktur jembatan, 17 jembatan nasional telah kembali beroperasi melalui langkah darurat, antara lain pemasangan jembatan Bailey, penimbunan oprit, pemasangan box culvert, serta penggunaan jalur alternatif.
Sumatera Utara
Di Sumatera Utara, 29 dari 30 ruas jalan nasional telah kembali fungsional, sementara satu ruas lainnya masih berstatus fungsional terbatas. Koridor Subulussalam–Batangtoru kini kembali tersambung berkat pemasangan jembatan bailey dengan sistem buka-tutup guna menjaga keselamatan pengguna jalan.
Dari 616 ruas jalan daerah yang terdampak di provinsi ini, sebanyak 607 ruas telah kembali berfungsi dan sembilan ruas sisanya masih dalam proses perbaikan.
Sumatera Barat
Sementara itu, seluruh 31 ruas jalan nasional di Sumatera Barat telah dinyatakan fungsional. Pemerintah juga tengah menyiapkan penanganan permanen di kawasan Lembah Anai sepanjang kurang lebih 850 meter. Pekerjaan meliputi pemasangan bore pile, pembangunan dinding penahan tanah, serta perkuatan lereng dengan target rampung pada 31 Juli 2026.
Untuk jalan daerah, 149 dari 177 titik kerusakan telah kembali fungsional, sedangkan sisanya masih dalam tahap penanganan.
Penguatan Infrastruktur dan Kebutuhan Anggaran
Selain langkah darurat, Kementerian PU juga menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi permanen guna meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap potensi bencana di masa mendatang. Koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait terus dilakukan untuk mempercepat pemulihan di titik-titik kritis sekaligus mendukung kebangkitan ekonomi masyarakat.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran penanganan bencana di Pulau Sumatera untuk periode 2025–2029 diperkirakan mencapai Rp 73,98 triliun. Namun, angka tersebut masih berpotensi bertambah.
“Jadi ada kemungkinan Rp 73,98 triliun akan mengalami peningkatan karena dari rapat pertama kemarin itu disampaikan masih ada beberapa usulan dari kepala daerah yang belum tercakup dalam usulan awal kita,” kata Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (04/02/2026).
Dari total kebutuhan tersebut, Rp 4,87 triliun dialokasikan untuk tanggap darurat, sedangkan Rp 69,11 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Aceh menjadi provinsi dengan kebutuhan anggaran terbesar, yakni Rp 39,60 triliun. Anggaran tersebut meliputi sektor Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,20 triliun, Bina Marga Rp 16,85 triliun, Prasarana Strategis Rp 5,41 triliun, serta Cipta Karya Rp 8,14 triliun.
Di Sumatera Utara, total kebutuhan anggaran mencapai Rp 17,35 triliun, terdiri atas SDA Rp 5,01 triliun, Bina Marga Rp 3,98 triliun, Prasarana Strategis Rp 4,81 triliun, dan Cipta Karya Rp 3,55 triliun.
Adapun Sumatera Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp 17,03 triliun yang dialokasikan untuk sektor SDA Rp 4,49 triliun, Bina Marga Rp 4,29 triliun, Prasarana Strategis Rp 5,76 triliun, serta Cipta Karya Rp 2,49 triliun.
 mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Pulau Sumatera){kind=link}