Jakarta, Propertyandthecity — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyelesaian pembangunan 2.603 hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Mei 2026. Pembangunan tersebut ditujukan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra.
Target tersebut disampaikan Maruarar saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan progres pembangunan huntap yang telah berjalan sejak akhir 2025 dengan dukungan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
Ara sapaan akrab Maruarar menjelaskan, pembangunan hunian tetap mulai dilakukan sejak 20 Desember 2025 melalui kolaborasi dengan pihak swasta dengan skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Jadi saya laporkan di sini, 20 Desember kita sudah mulai membangun hunian tetap ya, dan mohon doanya bisa mungkin 5 bulan ini selesai di masa tanggap darurat, dengan mengombinasikan CSR dari yayasan teman-teman semua sebanyak 2.603 rumah,” ujar Ara.
Ia berharap sebagian besar pembangunan hunian tersebut dapat rampung sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
“Semoga bulan Mei mungkin sudah jadi sebagian besar itu, baik di Aceh, Sumatera Barat, maupun Sumatera Utara,” lanjutnya.
Maruarar menekankan, percepatan pembangunan huntap tidak terlepas dari keterlibatan aktif pihak swasta. Ia mengaku turun langsung ke sejumlah lokasi untuk memastikan proyek perumahan bagi korban bencana tersebut benar-benar berjalan.
“Saya datang sendiri untuk groundbreaking itu di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Sekarang juga sedang bergerak di Aceh di Tamiang dan sebentar lagi akan di Sumatera Barat,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan ribuan hunian tetap ini mencerminkan semangat gotong royong nasional yang tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
“Saya rasa gerakan gotong royong ini kekuatan bangsa kita ini, yang tidak terukur, karena tidak ada dalam APBN, tapi ada dalam hati kita dan kemauan kita. Menurut saya ini jauh yang kita kembangkan di situ nomor satu,” kata dia.
Selain menggalang dukungan swasta, Kementerian PKP juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya terkait pemutakhiran data dan penentuan lokasi relokasi bagi penyintas bencana.
Ara menuturkan, kementeriannya memprioritaskan pembangunan hunian tetap dalam skala besar atau relokasi terpusat. Penentuan lokasi hunian dilakukan dengan menerapkan sejumlah kriteria guna memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang akan menempati rumah tersebut.
“Yang pertama secara hukum itu tidak bermasalah. Kedua juga secara teknikal artinya tidak dalam potensi yang banjir atau longsor, aman. Yang ketiga juga jangan jauh dari ekosistem kehidupan karena membangun rumah ini nanti kalau ladangnya sama rumahnya jauh nanti orang nggak mau tinggal Pak. Sekolah anak-anaknya, tempat ibadah, pasar, rumah sakit, itu jadi pertimbangan kami karena ini adalah kehidupan,” katanya.
Ia menambahkan, hasil survei lapangan terkait lokasi hunian yang telah memenuhi kriteria tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Menteri Dalam Negeri.
“Jadi kita berusaha betul mencari tempat dan mengusulkan kepada teman-teman di Pemda melalui Bapak Tito karena kami menghormati struktur yang sudah dibangun. Jadi kami sudah serahkan ini hasil kerja jajaran PKP di lapangan,” pungkasnya.
