Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah rumah yang diusulkan sebagai penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program bedah rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Dalam pelaksanaan BSPS tahun 2026, DKI Jakarta memperoleh alokasi sebanyak 10.000 unit rumah, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 158 unit. Dari total tersebut, sebanyak 9.700 unit diperuntukkan bagi kawasan perkotaan, sedangkan 300 unit dialokasikan untuk wilayah pesisir.
Rincian pembagian bantuan meliputi Jakarta Barat sebanyak 2.443 unit, Jakarta Utara 1.827 unit, Jakarta Pusat 1.810 unit, Jakarta Timur 1.810 unit, Jakarta Selatan 1.810 unit, serta Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit.
Khusus di Jakarta Pusat, sebanyak 1.810 rumah telah ditetapkan sebagai target penerima BSPS. Hingga kini, pemerintah telah melakukan proses inventarisasi dan verifikasi terhadap 614 unit rumah yang tersebar di delapan kecamatan dan 35 kelurahan.
Di Kelurahan Kebon Sirih sendiri terdapat 10 calon penerima bantuan, sedangkan di seluruh Kecamatan Menteng tercatat 27 unit rumah yang diusulkan. Seluruh usulan tersebut berasal dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Dalam arahannya, Maruarar Sirait menekankan agar pelaksanaan Program BSPS berjalan sesuai prinsip cepat, tepat sasaran, dan bebas dari pungutan kepada masyarakat.
“Ini perintah Presiden Prabowo, karena Jakarta istilahnya etalasenya Indonesia, jadi untuk Pak Wakil Wali Kota tolong dibantu ya Pak karena kita sudah mengalokasikan sekitar 10.000 unit untuk Jakarta,” tegasnya, dikutip dalam keterangannya, Senin (29/6/26).
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meninjau langsung rumah milik dua calon penerima bantuan, yakni Supendi (64), seorang pedagang, serta Raffles (61), penjual sate Padang. Berdasarkan hasil verifikasi, kedua rumah tersebut mengalami kerusakan berat sehingga dinilai memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPS. Pekerjaan renovasi dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 30 Agustus 2026.
“Presiden Prabowo dan DPR RI sudah setuju dengan program bedah rumah sebanyak 400.000 unit di tahun ini dan tentunya kita harus bekerja dengan cepat dan tepat untuk merealisasikan program ini karena BSPS ini sangat menyentuh rakyat secara langsung,” ujar Maruarar.
Maruarar juga mengingatkan pentingnya kepastian status legalitas lahan sebelum bantuan direalisasikan. Menurutnya, aspek tersebut menjadi salah satu syarat utama agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat guna mencari solusi atas persoalan legalitas lahan sehingga proses penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai status hukum lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program BSPS di Jakarta.
Turut mendampingi Menteri PKP dalam peninjauan tersebut antara lain Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Musrifah, Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto Sirait, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun beserta jajaran, serta Lurah Kebon Sirih.
