Indonesia Property Watch menyoroti fundamental pasar perumahan nasional yang diperkirakan masih lemah terkait juga mind set yang salah dalam memetakan pasar perumahan rakyat. Program Sejuta Rumah dianggap keluar dari visi pemerintah sebagai public housing. Jika berbicara
mengenai public housing seharusnya pemerintah yang memegang tanggung jawab utama dan bukannya pihak swasta.
“Saat ini tidak sampai 10 persen dari rencana target pembangunan rumah FLPP yang dibangun oleh pemerintah, sedangkan sisanya pemerintah masih membebankan targetnya kepada pengembang swasta. Ini menjadi salah satu fakta, mind set pemerintah dalam menangani public housing salah,” terang Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch.
Menurut Ali public housing seyogyanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tidak dibebankan kepada pengembang swasta. Tidak ada yang salah dengan meminta dukungan swasta untuk membangun. Secara jujur bisa dikatakan, jika saat ini membangun rumah subsidi tidak menguntungkan, tidak mungkin ada pengembang yang mau membangun. Artinya pemerintah harusnya bisa menjual lebih murah dari yang ada saat ini tanpa ada unsur keuntungan yang terlalu tinggi didalamnya. Bagaimana peran BUMN dalam penyediaan hunian bagi rakyat dipertanyakan?.
Ali mengkritik tajam minimnya peran BUMN di tengah slogan ‘BUMN Hadir untuk Indonesia”, dari yang sebelumnya ‘BUMN Hadir untuk Negeri’. Saat ini hampir tidak ada lagi BUMN atau bahkan Perum Perumnas yang mengembangkan rumah subsidi. Ironis memang. Meskipun diakui pemerintah kekurangan anggaran untuk membangun rumah FLPP, namun disisi lain BUMN menerima kucuran dana Rp35 triliun. Hampir tidak ada yang dialokasikan untuk penyediaan pembangunan rumah rakyat. Yang ada diperkirakan untuk menyuntik BUMN-BUMN yang ‘sakit’ karena salah urus.
“Sektor perumahan harus dipikirkan sebagai program strategis jangka panjang. Bila saat ini pemerintah tidak tanggap mengenai hal tersebut,
dan hanya fokus infrastruktur saja, maka dalam jangka panjang ketersediaan rumah bagi rakyat semakin terancam.” jelas Ali. Kekhawatiran Ali ini cukup beralasan mengingat saat ini belum ada fundamental perumahan yang kuat untuk dapat menjamin ketersediaan lahan untuk rumah rakyat di masa mendatang.
Di saat pengembang swasta dituntut untuk terus membangun rumah rakyat, namun BUMN yang notabene mendapat kucuran dana dari pemerintah tidak terlalu peduli dengan sektor perumahan apalagi rumah murah. Peran BUMN belum dimaksimalkan untuk pembangunan hunian rakyat baik rumah maupun rumah susun. Beberapa BUMN saat ini tengah saling bekerja sama untuk membangun hunian berbasis transit oriented development (TOD) yang terkoneksi dengan kereta api atau pun jalur LRT. Namun perlu menjadi perhatian seberapa banyak produk hunian yang ‘murah’ yang dapat diserap masyarakat menengah perkotaan dengan tingkat harga yang juga sudah tinggi. Membangun dan menjual dengan harga tinggi harusnya bukan menjadi tujuan akhir BUMN. Namun membangun dan menjual dengan harga yang layak untuk masyarakat luas yang membutuhkan menjadi tantangan bagi BUMN untuk dapat lebih berkontribusi terhadap penyediaan hunian rakyat dengan lebih mengedepankan misi sosial dibandingkan pendapatan keuntungan, sebagai bagian dari semangat BUMN ‘Hadir untuk Indonesia’. • [Indonesia Property Watch]
