Jakarta, Propertyandthecity.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan realisasi anggaran Kementerian PKP tahun anggaran 2026 hingga 19 Agustus mencapai Rp3,60 triliun.
Capaian tersebut setara 35% dari pagu non-anggaran belanja tambahan (ABT) Kementerian PKP tahun anggaran 2026.
“Realisasi anggaran Kementerian Perumahan tahun anggaran 2026 sampai dengan 19 Agustus sebesar Rp3,60 triliun atau sebesar 35 persen dari pagu non-ABT,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (20/8/26).
Pada 2026, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP ditetapkan sebesar Rp10,30 triliun dengan target 406.260 unit. Kementerian PKP kemudian memperoleh tambahan anggaran Rp2,21 triliun untuk penanganan pascabencana Sumatera.
Dengan tambahan tersebut, total anggaran Kementerian PKP menjadi Rp12,53 triliun dengan target program meningkat menjadi 414.212 unit.
Ara mengatakan Kementerian PKP akan mempercepat penyerapan anggaran untuk mengejar target realisasi sebesar 97% pada akhir 2026.
Sementara itu, dalam rapat yang sama, Ara juga menyampaikan perkembangan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Pagu anggaran Kementerian PKP untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp11,77 triliun dengan target 318.000 unit. Anggaran tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp914 miliar atau 7,77% dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10,85 triliun atau 92,23%.
“Jadi kami garisbawahi program dukungan manajemen kami hanya 7,77 persen dari 100 persen anggaran,” kata Ara.
Namun, pagu tersebut masih jauh dari kebutuhan Kementerian PKP. Ara menyebut kebutuhan anggaran 2027 mencapai Rp106 triliun dengan target 2,08 juta unit, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp94,23 triliun.
“Kekurangan anggaran di antaranya untuk peningkatan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di tahun 2027, pembangunan rumah susun (rusun) pada 2027, dan lanjutan pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana Sumatera,” ujarnya.
