Jakarta, propertyandthecity.com — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024 mencapai Rp43,4 triliun, atau 97,3 persen dari pagu awal yang sebesar Rp44,5 triliun.
Total alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp75,8 triliun. Secara rinci, realisasi anggaran pada 2022 mencapai Rp5,5 triliun, pada 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan pada 2024, realisasi sementara tercatat Rp43,3 triliun.
“Kita lihat sebenarnya belanjanya juga sudah mulai dari 2022. (Tahun) 2022 itu Rp5,5 triliun, 2023 sebesar Rp27 triliun, dan 2024 realisasi sementara Rp43,4 triliun. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi 2023 di wilayah Kalimantan ini menjadi yang tertinggi,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (06/01/25).
Suahasil menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk mendanai berbagai proyek strategis di IKN, antara lain pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko, dan kementerian lainnya.
Proyek lainnya meliputi pembangunan Gedung Otorita IKN (OIKN), tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta TNI-Polri, rumah tapak bagi menteri, rumah sakit IKN, serta infrastruktur penting seperti jalan tol, jalan utama, jembatan, dan bandara di IKN.
Selain itu, alokasi dari APBN juga digunakan untuk penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan pengendalian banjir di kawasan IKN.
Lebih lanjut, Wamenkeu Suahasil menyebut pembangunan IKN telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kaltim yang meningkat dari 4,5 persen pada 2022 menjadi 6,2 persen pada 2023, dan tetap bertahan di angka 6,2 persen pada triwulan III 2024.
Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka di Kaltim menurun dari 5,71 persen pada 2022 menjadi 5,14 persen pada 2024. Pembangunan IKN juga berhasil menciptakan 129 ribu lapangan kerja baru di wilayah tersebut.
“Walaupun harga komoditas batubara, harga komoditas CPO sedikit naik, dan juga harga komoditas yang lain termasuk komoditas-komoditas yang menjadi hasil dari Kalimantan itu banyak sekali yang mengalami tekanan harga, namun pertumbuhan ekonomi Kalimantan bisa terjaga. Dan ini adalah bentuk dari APBN dan APBD yang bekerja sama membangun daerah,” jelasnya.
