Jakarta, propertyandthecity.com – Di banyak wilayah Indonesia, rentenir masih menjadi “penolong semu” bagi masyarakat miskin yang membutuhkan dana cepat. Dengan bunga tinggi dan tekanan sosial yang mencekik, praktik pinjaman ilegal ini telah menjebak jutaan keluarga dalam lingkaran utang yang sulit diputus. Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan komitmennya untuk melawan praktik rentenir melalui program pembiayaan mikro.
“Negara ini harus bisa mengalahkan rentenir dan tengkulak,” ujar Ara di Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan, pemerintah tidak boleh kalah dari praktik pinjaman ilegal yang kerap menjerumuskan masyarakat miskin ke dalam jerat utang berkepanjangan. Solusinya, menurut Ara, adalah menghadirkan skema pembiayaan yang lebih berpihak kepada rakyat dengan mudah, cepat, dan terjangkau
“Kita harus hadirkan produk pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan murah. Hanya dengan cara itu kita bisa mengalahkan peran rentenir dan tengkulak di lapangan,” kata Ara.
Ara juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga pembiayaan negara untuk mempercepat akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu terobosan yang saat ini tengah digencarkan adalah program Pembiayaan Mikro Perumahan. Program ini dirancang untuk menjadi alternatif pembiayaan yang sehat dan terjangkau, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini hanya mengenal pinjaman dari rentenir atau “bank emok”.
“Di Subang, kami dorong warga agar memanfaatkan Pembiayaan Home daripada harus terjebak pinjaman rentenir,” kata Ara.
Program ini tak hanya memungkinkan masyarakat untuk merenovasi rumah agar lebih layak huni, tetapi juga untuk menjadikannya sebagai ruang usaha, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi keluarga.
Ara menilai, masih tingginya angka rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia merupakan dampak dari kemiskinan struktural yang juga memicu ketergantungan pada pinjaman informal. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk menjadikan program pembiayaan mikro ini sebagai prioritas nasional.
“Kami juga tengah mengusulkan agar program renovasi rumah ini menjadi program unggulan bersama dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujarnya.
Ia pun menyerukan dukungan dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil, serta menjadi langkah nyata negara dalam melindungi warganya dari jeratan ekonomi yang tidak sehat.
