Jakarta, Propertyandthecity.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat pagu anggaran Rp11,77 triliun untuk 2027. Namun, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan yang mencapai Rp106 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pagu tersebut ditetapkan dengan target penanganan 318.000 unit rumah. Pagu itu tercantum dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026.
“Berdasarkan Surat Bersama Kementerian Keuangan, Menteri Bappenas, tanggal 5 Agustus 2026, ditetapkan Rp11,77 triliun dengan target 318.000 unit,” kata Ara saat memaparkan anggaran Kementerian PKP di hadapan Komisi V DPR RI.
Dari total pagu tersebut, sekitar Rp10,85 triliun atau 92,23% dialokasikan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sementara itu, Rp913,82 miliar atau 7,7% dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Untuk Program PKP, alokasi terbesar digunakan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebesar Rp8,67 triliun. Selanjutnya, anggaran rumah susun mencapai Rp452,96 miliar, rumah khusus Rp58 miliar, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi Rp92,68 miliar, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rp10,53 miliar, serta turbinwas Rp50,87 miliar.
Sementara untuk Dukungan Manajemen, anggaran sebesar Rp913,82 miliar terdiri atas belanja pegawai Rp657,96 miliar, belanja operasional Rp206,77 miliar, dan belanja nonoperasional Rp49,10 miliar.
“Terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp914 miliar, sebesar 7,7 persen. Kemudian, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10,85 triliun atau 92,23 persen,” sebut Ara.
Meski demikian, pagu tersebut belum cukup untuk menjalankan seluruh program yang direncanakan Kementerian PKP pada 2027. Kementerian memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp106 triliun dengan target penanganan sebanyak 2,08 juta unit.
Artinya, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp94,23 triliun.
“Pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran sebesar Rp106 triliun dan dengan target 2,08 juta unit sehingga ada kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp94,23 triliun,” ujarnya.
Kekurangan tersebut terdiri dari Rp380,09 miliar untuk Program Dukungan Manajemen dan Rp93,85 triliun untuk Program PKP.
Pada Program PKP, kebutuhan tambahan terbesar berasal dari BSPS yang mencapai Rp48,62 triliun. Kemudian, pembangunan rumah susun membutuhkan tambahan Rp36,49 triliun dan rumah khusus Rp6,42 triliun.
Selain itu, Kementerian PKP masih membutuhkan Rp426,82 miliar untuk penanganan kawasan kumuh dan sanitasi, Rp145,29 miliar untuk bantuan PSU, serta Rp1,74 triliun untuk turbinwas.
Ara mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan BSPS pada 2027, pembangunan rumah susun, serta melanjutkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
“Kekurangan anggaran untuk meningkatkan BSPS di 2027, pembangunan rusun 2027, dan lanjutan pembangunan huntap pasca bencana Sumatera. Terakhir kami mohon dukungan Komisi V dalam pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut guna mendukung,” tuturnya.
