Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke lapangan guna memeriksa pasokan rumah, baik yang bersubsidi maupun non-subsidi, yang dibangun oleh para pengembang di berbagai wilayah Indonesia.
“Saya dan teman-teman tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja siap mengecek langsung pasokan rumah yang dibangun pengembang. Kami ingin data riil dan berharap pengembang perumahan bisa mempersiapkan lokasi yang akan ditinjau,” ujar Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).
Menteri Ara menyatakan, dirinya akan mengecek lokasi perumahan di Bandung dan Bogor dalam waktu dekat. Ia juga akan menugaskan tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja ke lapangan.
“Saya ada dua lokasi perumahan. di Bandung dan Bogor yang akan dicek. Jadwalnya sudah disiapkan silakan bagiyang ingin ikut baik media maupun mitra kerja untuk terjun ke lapangan sebagai bentuk kebersamaan untuk program 3 juta rumah,” ungkapnya.
Pengecekan langsung ke lapangan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan asosiasi pengembang yang mengusulkan penambahan kuota Kredit Perumahan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) seiring dengan adanya pasokan rumah yang tersedia.
Melalui proses ini, diharapkan dapat diperoleh data riil mengenai jumlah pasti rumah yang siap untuk akad KPR FLPP pada tahun mendatang.
“Dari hasil pengecekan tentu akan diperoleh data pasti pasokan rumah dan jadi dasar Kementerian PKP untuk bersurat yang rencananya akan kami kirim 31 Desember 2024 mendatang ke Kementerian Keuangan. Kami ingin berusaha agar kuota KPR FLPP bisa di tambah tahun depan dan akad KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun,” tutur Ara.
Sebelumnya, Ara mengusulkan tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 280.000 unit untuk disalurkan melalui program FLPP pada 2025.
Ia menyampaikan bahwa kuota FLPP pada 2025, berdasarkan alokasi anggaran pemerintah dalam APBN, mencapai 220.000 unit. Program ini didukung dengan skema pembiayaan 75 persen dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan total alokasi dana sebesar Rp28,17 triliun.
“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum DPP Himpunan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan 15 ribu unit rumah subsidi yang siap huni sekaligus siap untuk akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Januari 2025.
“Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025,” ujarnya.
Ari juga mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp8 juta ke atas juga dapat menerima subsidi perumahan. Menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak kelompok masyarakat ini yang belum memiliki rumah. Usulan ini, menurut Ari, bertujuan untuk memperkuat sisi permintaan (demand) terhadap hunian.
“Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching. Karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” terang Ari.
Menanggapi permintaan tersebut, Maruarar Sirait menyatakan kesiapannya untuk mendukung seluruh usulan dari asosiasi pengembang perumahan demi keberhasilan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
