PropertyandTheCity.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pemanfaatan tanah sitaan dari hasil korupsi. Tanah tersebut direncanakan akan digunakan sebagai lahan untuk membangun perumahan rakyat, sebagai bagian dari upaya mendukung program nasional penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah,” ungkap Maruarar di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (6/11).
Saat ini, Kementerian PKP tengah mempersiapkan sistem dan personel untuk menindaklanjuti rencana pemanfaatan lahan sitaan koruptor menjadi perumahan rakyat. Dalam pertemuannya dengan KPK, Maruarar Sirait atau Ara juga membahas pencegahan korupsi di kementeriannya, serta meminta dukungan KPK dengan melibatkan personelnya dalam Inspektorat Kementerian PKP.
“Kami meminta personel untuk menjadi inspektorat khusus di kami,” ujarnya
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan bahwa KPK siap mendukung penuh rencana Kementerian PKP untuk menggunakan aset sitaan bagi perumahan rakyat. KPK akan segera melakukan inventarisasi aset-aset berupa tanah yang dapat dialokasikan untuk proyek tersebut.
Johanis Tanak menegaskan, apabila kementerian menetapkan permintaan prioritas, KPK akan memfasilitasi agar lahan sitaan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan program perumahan rakyat yang dicanangkan pemerintah.
Ia juga mengatakan KPK siap bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pencegahan korupsi di dalam instansi tersebut,
“KPK siap bekerja sama dengan Kementerian PKP untuk memastikan program-program yang dijalankan bisa diawasi sejak awal dan tidak ada celah untuk terjadinya korupsi,” terangnya.
