Bekasi, propertyandthecity.com – Isak tangis dan kemarahan warga menyatu dalam suasana panas di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi pada akhir pekan lalu. Eksekusi penggusuran yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Cikarang tetap berjalan meski bangunan disebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Peristiwa ini mendadak viral di media sosial, menjadi perhatian publik yang dibuat resah oleh kasus ini.
Jejak Panjang Konflik Lahan Perumahan
Kisah ini bermula sejak 1967 ketika Djudju Saribanon Dolly, pemilik pertama lahan seluas 3,6 hektare yang terdaftar dalam SHM nomor 325 itu menjual tanahnya kepada Abdul Hamid.
Abdul Hamid kemudian menunjuk Bambang Heryanto untuk menjual tanah yang berlokasi di Jatimulya, Kota Bekasi, sebelum pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi tersebut.
Menurut keterangan dari Bambang Heryanto, Abdul Hamid pada saat itu membeli tanah bukan untuk dimiliki tapi dijual kembali. Transaksi antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pun tidak dilakukan hingga lunas, melainkan hanya DP (down payment).
Bertahun-tahun kemudian, Bambang Heryanto menawarkan tanah tadi kepada Kayat. Menurut Bambang Heryanto ada bukti transaksi antaranya Kayat dan Abdul Hamid.
Ketika hendak pelunasan, Kayat meminta untuk bertemu dengan pemilik asli sertifikat yaitu Djudju Saribanon Dolly. Setelah keduanya bertemu, dibuatkan akte jual beli antara Djudju Saribanon Dolly dengan Kayat pada tahun 1982.
Pada 1985, SHM nomor 325 balik nama dari Djudju Saribanon Dolly menjadi atas nama Kayat. Kayat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 bidang yaitu SHM nomor 704, 705, 706, dan 707.
Pada 1986, terjadi transaksi jual beli antara Kayat dengan Tunggul Paraloan Siagian atas SHM nomor 704 (2,4 hektare) dan 705 (3.290 meter persegi).
Kemduian pada 2019, pengembang Cluster Setia Mekar Residence 2 membeli SHM nomor 705 dari Tunggul Paraloan Siagian. Setelah memeriksa legalitas ke BPN Kabupaten Bekasi, sertifikat dinyatakan “clear and clean” tanpa blokir atau sengketa.
“Sebelum saya beli, saya cek sertifikatnya. Kalau DP pertamanya (terjadi) di akhir 2018. Saya pembayaran bertahap sama Bapak Tunggul. Saya cek sertifikat itu di BPN Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 terkonfirmasi bahwasanya sertifikat itu dalam keadaan clear and clean. Artinya tidak terdapat blokir, tidak terdapat penyitaan, dan tidak menjadi aset tanggungan,” jelas Bari, perwakilan pengembang Cluster Setia Mekar Residence 2, dinukil dari detik.com.
Bari melakukan balik nama SHM nomor 705 menjadi miliknya. Kemudian mengurus penerbitan izin mendirikan Bangunan (IMB). Bari memecah SHM nomor 705 menjadi 27 bidang.
“Dasar master plan diketahui dan keluar rekomendasi dari pejabat terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian BPN sebagai dasar untuk melakukan proses pemecahan sertifikat,” terang Bari.
Pada periode 2020 hingga 2024, terjadi transaksi atas 27 bidang tanah dengan warga Cluster Setia Mekar Residence 2 dan sejumlah pemilik ruko. Beberapa pemilik rumah diketahui masih dalam tahap pembayaran DP.
Namun, pada 2024, Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan surat putusan terkait rencana eksekusi bangunan yang berada di area lahan SHM nomor 704, 705, 706, dan 707.
Lahan tersebut dinyatakan sebagai milik Hj. Mimi Jamilah, satu-satunya anak Abdul Hamid, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje) dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS.
Perhatikan Hal Ini Sebelum Menjual dan Membeli Properti
Ali Tranganda, CEO Indonesia Property Watch, menggarisbawahi sejumlah hal penting terkait sengketa lahan perumahan ini. Ia menyebut kurangnya kehati-hatian dalam transaksi properti yang bisa menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.
“Jadi, dari sini ada beberapa hal yang sebenarnya bisa menjadi pelajaran. Pertama, kalau kita punya tanah, jangan menyerahkan sertifikat kalau memang belum dilunasi. Nah, ini kan hanya DP saja, belum lunas. Sertifikat yang dipegang calon pembeli belum lunas, sehingga kemungkinan bisa digadaikan ke bank atau diajukan untuk sertifikat master plan. Ini berbahaya. Jadi, para pemilik tanah jangan menyerahkan sertifikat kalau memang belum lunas,” terang Ali.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya bukti pembayaran yang dibuat di hadapan notaris.
“Akta pembayarannya ini harusnya notarial, harus dibuat dihadapan notaris atau disaksikan notaris. Jadi, itu mempunyai kekuatan hukum. Nanti kalau tidak ada bukti yang sah, bisa menjadi masalah juga di kemudian hari,” lanjut Ali.
Tak hanya itu, Ali turut mengingatkan pentingnya kehati-hatian bagi konsumen dalam memeriksa legalitas sertifikat sebelum membeli properti.
“Konsumen harus memastikan bahwa sertifikat yang ditawarkan benar-benar sah dan bebas dari sengketa,” tegasnya.
Meski demikian, dalam kasus ini, pengembang perumahan yang juga sebagai pembeli tanah sebelumnya telah melakukan pengecekan legalitas ke BPN dan mendapatkan konfirmasi bahwa sertifikat dalam kondisi clear and clean.
Dalam hal ini, kemungkinan terdapat indikasi adanya praktik mafia tanah yang membayangi kasus ini, sehingga semakin memperumit situasi dan menuntut perhatian serius dari pihak berwenang untuk menindaklanjutinya.
“Saya lihat ini ada masalah mafia tanah. Pengembang sebenarnya juga menjadi korban karena membeli lahan dengan status clear and clean dari BPN. Dan yang KPR pun sudah bekerja sama dengan beberapa bank, yang seharusnya juga sudah memeriksa dan tidak ada masalah. Seharusnya ini sudah legal, kan? Ketika ada masalah, ini jelas terkait dengan mafia tanah,” ujar Ali.
Hingga saat ini, warga perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 yang telah menempati rumah mereka dengan berbagai status pembayaran masih diliputi ketidakpastian. Beberapa hanya mampu menatap puing-puing bangunan yang telah rata dengan tanah.
Konflik ini menjadi pengingat bahwa persoalan legalitas tanah di Indonesia masih menyisakan banyak cerita yang harus diperbaiki. Ketika tanah menjadi sumber sengketa dan penggusuran berjalan meski sertifikat ada di tangan, pertanyaan besar pun muncul, siapa sebenarnya yang berkuasa atas tanah yang mereka pijak?
Masalah ini seharusnya menjadi perhatian penting pemerintahan Presiden Prabowo dan menteri-menteri terkait.
Pemerintah harus memastikan bahwa sistem hukum dan regulasi terkait properti berjalan dengan transparan dan efektif, agar rakyat dapat merasa aman dan terlindungi dalam kepemilikan tanah mereka.
Keberpihakan terhadap hak-hak warga yang sah dan penyelesaian sengketa secara adil harus menjadi prioritas utama agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.
