PropertyandTheCity.com, Jakarta – Sejumlah nama calon menteri kabinet Prabowo-Gibran mulai mencuat ke permukaan, dengan salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Maruarar Sirait, yang digadang-gadang akan menjabat sebagai Menteri Perumahan bersama Wakil Menteri Fahri Hamzah.
Isu ini menuai pro dan kontra di kalangan stake holder bisnis properti, terutama karena latar belakang Maruarar Sirait yang tidak terkait langsung dengan industri ini, sehingga menimbulkan keraguan mengenai keputusan strategis yang akan diambil oleh kementerian.
Maruarar Sirait, yang merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung, lebih dikenal sebagai seorang politikus kawakan. Meski ia dipercaya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan beberapa konglomerat properti besar di Indonesia, terutama mereka yang berperan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di sisi lain, Fahri Hamzah, yang pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, juga relatif tidak banyak bersinggungan dengan bisnis properti, meskipun kiprahnya sebagai politikus cukup diperhatikan.
Banyak yang menyayangkan tidak adanya sosok profesional yang menduduki kementerian perumahan ini. Bukan tanpa alasan, sektor perumahan dan properti menjadi sektor yang sangat komplek dan lintas kementerian dan juga memiliki karakteristik yang sangat unik di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch, menegaskan penentuan Menteri menjadi hak prerogatif presiden. Namun, ia juga menilai bahwa sektor perumahan memang sarat dengan kebijakan-kebijakan politis.
“Sektor perumahan saat ini masih sering diabaikan kepentingannya dan masih dianggap anak tiri. Sektor perumahan juga sangat kental nuansa politik. Karenanya seorang profesional pun yang akan menduduki posisi menteri (Menteri Perumahan – red) tidak selalu mudah bila tidak didukung dengan latar belakang sebagai politikus,” jelas Ali.
Ali berharap, meski kedua calon ini berasal dari latar belakang non-properti, menteri perumahan dapat menjaring permasalahan dan menemukan solusi dari semua stake holder properti. Kepiawaiannya sebagai politikus harus diimbangi dengan pemahaman masalah properti dan perumahan di lapangan.
“Tidak mudah memang, tapi bukan tidak mungkin. Prinsipnya bagaimana kita harapkan mereka dapat bekerja keras untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia di sektor perumahan,” pungkas Ali.
Isu ini akan terus berkembang seiring pembentukan kabinet, dan publik pun menanti bagaimana keputusan akhir yang akan mempengaruhi masa depan perumahan di tanah air ini.
