PropertyandTheCity.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), belum lama ini bertemu dengan delegasi World Bank. Pertemuan ini bermaksud untuk mengajak World Bank berkolaborasi dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Ara menegaskan, keterbatasan APBN menjadi tantangan utama dalam program ambisius ini.
“Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah” ujar Maruarar yang akrab disapa Ara tersebut, dalam keterangan resmi Senin (16/12).
Menurut Ara, peran Kementerian PKP bukan sekadar teknis, tetapi juga strategis. Oleh karena itu, diperlukan terobosan inovatif yang menggabungkan aspek teknis dan strategi jangka panjang agar target tersebut dapat dicapai.
“Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut,” katanya.
Kemudian, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, juga menekankan pentingnya kepemilikan rumah bagi masyarakat. Menurutnya, industri perumahan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga memiliki efek berantai yang positif bagi berbagai sektor lainnya.
“Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman,” ucap Fahri.
Disamping itu, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, menyebut Program Tiga Juta Rumah dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, dukungan dari stakeholder baik sektor publik, swasta, bisnis domestik, hingga internasional menjadi kunci keberhasilan proyek ambisius ini.
“Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah,” tuturnya.
Carolyn menjelaskan dukungan World Bank dapat diberikan dalam bentuk pinjaman atau permodalan. Selain itu, untuk program ini World Bank juga bisa memberikan dukungan berupa kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan
“Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya,” ujar Carolyn.
