PropertyandTheCity.com, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo, menjelaskan alasan di balik rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan. Langkah ini bertujuan mendukung pelaksanaan program ambisius Prabowo, yaitu pembangunan 3 juta rumah.
Hashim, yang juga merupakan adik kandung Prabowo, menegaskan bahwa program perumahan ini memiliki peran strategis dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan di Indonesia. Pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan agar target pembangunan 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan, dapat terwujud.
Hashim menegaskan program ini akan direalisasikan setiap tahunnya. Sehingga, dalam satu periode kepemimpinan Prabowo, total 15 juta rumah akan dibangun di seluruh Indonesia.
“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).
Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Endang Kawidjaja, menyatakan keyakinannya bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mengurangi backlog perumahan, terutama jika difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Program 3 juta rumah ini berpotensi signifikan dalam menurunkan angka backlog, khususnya dalam hal keterhunian. Sebagian dari program ini harus diarahkan pada perbaikan RTLH,” ujar Endang dalam wawancara bersama Property and The City, ditulis Senin (14/10/2024).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RTLH di Indonesia masih mencapai lebih dari 26 juta, sejalan dengan jumlah pelanggan PLN dengan daya 450 VA, yang sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat pra-sejahtera. Endang juga menekankan pentingnya infrastruktur pendukung yang memadai untuk mencapai target besar ini dalam kurun waktu satu tahun.
“Target tiga juta rumah dalam satu tahun adalah target yang sangat ambisius. Kendala terbesar adalah kesiapan infrastruktur dan kesiapan para pemangku kepentingan untuk bekerja secepat dan semasif yang diperlukan,” ungkapnya.
Selain itu, Endang juga menyoroti potensi masalah dalam ketersediaan anggaran. Ia menyatakan bahwa Satgas PRAGIB memperkirakan kebutuhan dana sebesar Rp 103 triliun untuk tahun 2025.
Salah satu solusinya, menurut Endang, adalah membentuk Kementerian Perumahan dan Permukiman (Perkotaan,read) yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum, agar fokus dan efisiensi program lebih terarah.
“Dengan kementerian khusus yang menangani hunian dan permukiman, diharapkan kinerja dan fokus bisa lebih baik,” pungkas Endang.
