Jakarta, Propertyandthecity.com — Pemerintah membentuk tim koordinasi di bawah Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) untuk mengidentifikasi dan mengoordinasikan pemanfaatan aset negara yang berpotensi digunakan sebagai lahan pembangunan perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pembentukan tim tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan aset negara untuk mendukung percepatan penyediaan hunian, khususnya di kawasan perkotaan.
“Yang kita bahas adalah bagaimana pemanfaatan lahan negara dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang benar. Data-data juga sudah disiapkan oleh BPS supaya tepat sasaran. Dari pembahasan ini akan dibentuk satu tim koordinasi di bawah Pak Dony Oskaria untuk aset-aset negara yang akan dimanfaatkan dalam bidang perumahan,” ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Ara, pemanfaatan aset negara tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan, tetapi juga harus dilakukan dengan tata kelola yang tepat. Pemerintah menyiapkan dukungan data untuk memastikan pembangunan perumahan dapat menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pembentukan tim tersebut merupakan hasil rapat antara Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh.
Rapat tersebut membahas kesiapan lahan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta tata kelola pemanfaatan aset negara agar dapat digunakan untuk mendukung penyediaan perumahan sesuai ketentuan.
Aset milik BUMN, khususnya PT KAI, menjadi salah satu sumber lahan yang dinilai memiliki potensi untuk pengembangan hunian di kawasan perkotaan. Salah satu yang segera direalisasikan berada di kawasan Manggarai, Jakarta.
Di lokasi tersebut, pemerintah bersama PT KAI akan melakukan groundbreaking pembangunan Rumah Susun (Rusun) Transit Oriented Development (TOD) Manggarai pada Jumat (21/8/2026). Hunian vertikal tersebut dibangun di atas aset PT KAI dan dirancang terintegrasi dengan Stasiun Manggarai.
Selain Manggarai, pemerintah juga membahas sejumlah rencana pemanfaatan aset negara lainnya untuk pembangunan hunian.
PT Astra International, misalnya, telah menyatakan kesiapan untuk membangun rumah susun subsidi di atas lahan milik PT KAI di Bandung. Sementara itu, terdapat pula rencana investasi dari Qatar untuk pembangunan hunian di kawasan Kampung Bandan, Jakarta.
Ara menegaskan, pemanfaatan aset negara harus tetap mengedepankan tata kelola yang benar sehingga aset yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi penyediaan hunian masyarakat.
Melalui tim koordinasi tersebut, pemerintah akan mengidentifikasi aset-aset negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekaligus mengoordinasikan proses pemanfaatannya dengan berbagai pihak terkait.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak sumber lahan untuk pembangunan hunian, terutama di tengah keterbatasan lahan di kawasan perkotaan, sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.
