Dorong Hunian Layak, Pemerintah Siapkan 3.000 Rumah Subsidi di Papua Barat Daya

Sorong, Propertyandthecity.com — Pemerintah pusat menyiapkan alokasi 3.000 unit rumah subsidi untuk Provinsi Papua Barat Daya (PBD) pada 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses hunian layak sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan di kawasan timur Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan agenda besar pemerintah dalam penyediaan perumahan terjangkau.

“Ini bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak,” ujar Maruarar di Sorong, dikutip dari media Antara, Senin (27/4/26).

Ia menjelaskan, tantangan pembangunan perumahan di Papua tidak hanya soal jumlah, tetapi juga efektivitas penyaluran dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program harus dirancang secara matang agar tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) serta melibatkan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaannya. Keterlibatan pengusaha muda Papua dinilai strategis, tidak hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

“Kita ingin mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya,” ujarnya.

Selain fokus pada pembangunan fisik, pemerintah juga memperkuat skema pembiayaan agar lebih inklusif. Skema tersebut dirancang menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua, sehingga akses terhadap rumah subsidi menjadi lebih terbuka.

Pemerintah, lanjut Maruarar, akan terus menghadirkan berbagai kemudahan kepemilikan rumah melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dan subsidi yang berkelanjutan.

“Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan,” kata dia.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha menjadi faktor penentu percepatan realisasi program ini. Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

“Dengan langkah tersebut, kita menargetkan penyediaan hunian tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat,” ujarnya.

Tentya Richyadie

+ posts

Property And The City

Subscribe to newsletter

Property Update

Liputan Utama

Property Minds Games

Marketing Breakthrough

Business Management

Fashion In The City

Property Project

Property Trend

Travel and The City

Propertt And The City