Pemerintah Gas Pembangunan Huntap Pascabencana di Sumatera

Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah menegaskan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hanya akan dilakukan di lokasi yang aman dan memiliki kepastian hukum. Risiko banjir dan longsor menjadi faktor utama yang menentukan kelayakan titik pembangunan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan pembangunan huntap di 197 titik yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seluruh lokasi tersebut telah melalui kajian teknis serta didukung kesiapan tim pelaksana.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar usai Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam rapat tersebut, Maruarar menegaskan pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden terkait pembangunan hunian tetap bagi korban bencana.

“Kita tadi sudah sampaikan pada Pak Prof Dasco juga Pak Tito, dengan arahan Presiden dan Pak Dasco yang kita bergerak cepat. Kita sudah usulkan cukup banyak titik-titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang untuk hunian tetap, dan prosesnya juga kita sudah siap dengan tim,” kata Ara.

Maruarar menegaskan, ada tiga kriteria utama dalam pembangunan hunian tetap. Pertama, lokasi harus aman secara teknis. Kedua, lahan tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, lokasi harus dekat dengan ekosistem, agar mendukung keberlanjutan kehidupan warga.

“Kita juga sudah cari tempat-tempat yang nomor satu secara teknikal aman, artinya tidak banjir, tidak longsor. Yang kedua yang secara hukum tidak bermasalah. Yang ketiga, juga itu harus dekat dengan ekosistem, seperti dengan ladangnya, dekat sekolah anak-anaknya, dan sebagainya,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh tahapan persiapan pembangunan telah dilalui, mulai dari penetapan lokasi yang dinyatakan clear and clean, pendataan calon penerima berbasis by name by address (BNBA), penyusunan detail engineering design (DED), hingga proses lelang.

“Kami sudah siap. Saat ini kami berada di tahap paling ujung, yaitu pembangunan hunian tetap,” ujar Ara.

Berdasarkan data Kementerian PKP, pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi di sejumlah titik. Di Provinsi Aceh, terdapat 153 lahan relokasi yang berasal dari berbagai sumber, yakni pemerintah daerah sebanyak 41 bidang, lahan negara 9 bidang, BUMN dan BUMD 30 bidang, swasta 56 bidang, serta 17 bidang yang masih dalam tahap identifikasi.

Sementara itu, di Sumatera Utara disiapkan 16 lokasi relokasi, dan di Sumatera Barat sebanyak 28 lokasi. Total luas lahan rencana pembangunan di Aceh mencapai sekitar 473 hektare, Sumatera Utara 58 hektare, dan Sumatera Barat 53 hektare.

Maruarar menegaskan khusus Aceh, sebagian lahan telah diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kesiapan pembangunan.

“Khusus Provinsi Aceh saya perjelas, usulan lahan relokasi sebanyak 153 titik lahan, dengan total luas lahan sebesar 473,09 hektare, total daya tampung rumah yang dapat terbangun sebanyak 28.311 unit, di antaranya yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan layak sebanyak 24 titik lahan,” kata Ara.

Menurut Maruarar, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan pemulihan pascabencana. Kementerian PKP memastikan kesiapan untuk segera memulai pembangunan huntap sesuai tugas dan kewenangan yang diemban.

“Kita siap intinya dari perumahan untuk bisa segera melakukan itu dan sesegera mungkin. Karena kita akan membangun hunian tetap, itu adalah tugas kami, membangun hunian tetap sesuai dengan jobdesk-nya,” tuturnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan huntap dapat segera berjalan setelah seluruh aspek teknis dan legal dinyatakan terpenuhi, guna mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak bencana di wilayah Sumatera.