Beranda Property Underground KEPEMILIKAN PROPERTI ASING DAN UANG PELICIN

KEPEMILIKAN PROPERTI ASING DAN UANG PELICIN

0
kepemilikan properti asing

Apakah WNA sudah bisa membeli properti di Indonesia? Pemerintah hanya mengizinkan mereka membeli properti dengan Sertifikat Hak Pakai. Sertifikat ini dapat diperpanjang selama 30 tahun, kemudian diperpanjang lagi menjadi 20 tahun dan diperbarui lagi selama 30 tahun. Jadi total seorang WNA bisa tinggal di properti yang ia beli bisa mencapai 80 tahun.

baca juga, Viral di Sosmed Soal Whoosh Makin Sepi, KCIC Bantah dan Beri Penjelasan

WNA yang diperbolehkan untuk membeli properti di Indonesia harus memiliki izin tinggal dan menetap di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham. Surat izin tinggal ini, biasa juga disebut sebagai KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), untuk mendapatkan KITAS
ini seorang WNA harus bekerja terlebih dahulu di Indonesia dan kartu ini wajib diperpanjang selama 2 tahun sekali. Dari aturan ini dapat juga dipahami bahwa WNA yang ingin membeli properti harus bekerja terlebih dahulu di Indonesia, jadi motivasi mereka untuk membeli properti bukan untuk di investasikan namun untuk ditinggali.

Tak cuma itu saja, Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan dinilai memiliki visi untuk membuka keran investasi seluas-luasnya ini mengatur beberapa pasal yang memberi kemudahan bagi sektor properti termasuk di antaranya soal kepemilikan asing.

Aturan mengenai kepemilikan atas satuan rumah susun yang diatur dalam pasal 144 ayat 1 dari UndangUndang Cipta Kerja menyatakan hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada warga negara asing yang mempunyai izin sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini memungkinkan kepemilikan asing atas satuan rumah susun.

Selain itu, dalam pasal 137 ayat 1 dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya memberikan kesempatan bagi warga negara asing, tetapi juga memberikan kepada Badan Hukum Asing yang memiliki perwakilan di Indonesia untuk dapat memiliki hak atas satuan rumah susun. Namun demikian tidak sedikit pula yang masih mempermasalahnya fundamental hukum kepemilikan WNA ini yang disebut sebagai produk hukum yang tumpang tindih. Karena biar bagaimana pun bisa mengacu pada UUPA.

Terlepas dari itu semua, ternyata pelaksanaannya di lapanganpun masih terdapat kendala yang membuat perkembangan penjualan ke WNA tidak selalu berjalan mulus. Mulai dari notaris dan pejabat daerah yang tidak tahu atau tidak paham membuat banyak peluang yang hilang.

Kabar terbaru yang diperoleh dari Indonesia Property Watch menyebutkan bahwa penjualan properti ke WNA dikotori oleh oknum yang mencari esempatan dalam kesempitan. Salah satu pengembang yang tidak mau disebutkan namanya, menyebutkan dalam proses penjualan properti ke WNA terdapat oknum yang meminta ‘uang pelicin’ agar proses penjualan dapat dilancarkan. Apakah karena payung hukumnya yang belum jelas sehingga masih terdapat daerah abu-abu, atau mental oknumnya yang bermasalah di beberapa wilayah pemerintahan daerah.

Apakah kemudian ‘uang pelicin’ tersebut dibayarkan? Iya. Meskipun nilainya diperkirakan Rp50 – 100 juta per transaksi. Dengan harga yang sudah disepakati dengan WNA tentunya pengembang risi bila harus meminta uang tambahan kepada WNA. Mental ‘uang pelicin’ ini memang sudah menjadi rahasia umum bahkan untuk pengurusan perizinan pembangunan. Namun apakah praktik ini harus terus dibiarkan? Bagaimana sistem pengawasan dari pemerintah mengenai hal tersebut? Nah itu yang harus kita jawab supaya kepemilikan properti ke WNA dapat berjalan
lancar dan menambah devisa negara dan tidak hanyamenguntungkan sebagian oknum.

+ posts

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini