Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat realisasi pembangunan rumah susun (rusun) subsidi. Aturan tersebut dirancang berbeda dari ketentuan rumah tapak subsidi, terutama dari sisi pembiayaan dan metode konstruksi, agar program rusun subsidi dapat berjalan lebih efektif.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut evaluasi menyeluruh dilakukan menyusul minimnya realisasi pembangunan rusun subsidi pada tahun sebelumnya. Ia menilai, regulasi yang berlaku saat itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga berdampak pada rendahnya minat pembangunan.
“Aturannya kita godok. Jadi gini, kita sedang godok ini (rusun subsidi) bagaimana juga ini bisa jalan. Jadi antara rusun subsidi dan tapak itu pembiayaannya juga pasti berbeda,” ucap Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
Ara menegaskan penyusunan aturan baru tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah akan membuka ruang dialog dengan pengembang, perbankan, masyarakat, hingga aparat penegak hukum guna memastikan dukungan menyeluruh terhadap program rusun subsidi.
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan tantangan utama realisasi rusun subsidi masih datang dari sisi suplai. Menurutnya, harga yang ditetapkan dalam regulasi saat ini dinilai belum menarik bagi pengembang untuk membangun hunian vertikal bersubsidi.
“Menurut teman-teman pengembang, harga yang berlaku saat ini, yang mengacu ke Kepmen PUPR Nomor 995 Tahun 2021 masih terlalu rendah,” kata Heru.
Sebagai gambaran, untuk wilayah Jakarta, ketentuan harga rusun subsidi dalam regulasi tersebut berada di kisaran Rp 9 juta per meter persegi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan harga rusun di rentang Rp 12 juta hingga Rp 13,5 juta per meter persegi.
Perbedaan tersebut mendorong pemerintah menyiapkan penyesuaian regulasi dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi hunian. Penyesuaian harga ini diharapkan dapat meningkatkan minat pengembang tanpa mengabaikan tujuan utama program rusun subsidi.
“Sisi suplai belum support karena perlu penyesuaian harga, ini yang udah diupayakan,” imbuhnya.
Heru menyebut, untuk kawasan Jakarta Pusat, harga rusun subsidi yang tengah dipertimbangkan berada di kisaran Rp 14 juta per meter persegi. Sementara itu, wilayah lain seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan kawasan penyangga akan memiliki variasi harga berbeda.
Untuk Kabupaten Bekasi, harga rusun subsidi diproyeksikan berada di kisaran Rp 13 juta per meter persegi dan akan dimasukkan dalam konsep peraturan baru.
Meski demikian, Heru menegaskan penetapan harga rusun subsidi masih terus dikaji. Faktor keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap menjadi pertimbangan utama agar program rusun subsidi dapat berjalan optimal.
“Jika ditetapkan terlalu mahal, kemudian yang MBR-nya nggak mampu mengakses kan juga nggak akan jalan (program rusun subsidi). Ini masih diupayakan,” tuturnya.
