Jakarta, Propertyandthecity.com – Gelombang kasus mafia tanah yang terus bermunculan memperlihatkan betapa kompleksnya persoalan pertanahan di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut jaringan mafia tanah bekerja dari lapisan paling dasar, dimulai dari aparatur desa yang menjadi celah awal manipulasi dokumen.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa praktik ilegal ini telah mengakar dan berdampak luas. Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/12/2025), ia mengatakan pola kerja mafia tanah berlangsung terstruktur dan sistematis.
“Sindikatnya sudah terstruktur dan sistematis dan masuk di semua alur kehidupan, mulai dari tingkat yang paling hulu, yaitu aparatur desa. Otak-atik surat di tingkat desa, di tingkat kelurahan, ini sudah betul-betul juga menjadi pintu masuk,” ujar Nusron.
Ia menilai, sistem hukum pertanahan nasional turut memberi ruang bagi munculnya masalah. Pembuktian transaksi pertanahan di Indonesia masih sangat bergantung pada dokumen historis, yang sebagian besar bersumber dari catatan lisan dan riwayat tanah di tingkat desa.
“Di mana dokumen historis tersebut kadang-kadang bersumber dengan sumber lisan atau riwayat tanah atau perawi-perawi tanah di tingkat desa,” katanya.
Kondisi tersebut kerap menjadi pemicu awal terjadinya sengketa. Nusron menegaskan, konflik sering sulit dihindari ketika persoalan riwayat tanah bertumpu pada narasi yang diwariskan.
“Berkali-kali saya sampaikan, di dunia manapun ini, termasuk di Indonesia, jangankan soal tanah kalau sudah menyangkut masalah riwayat dan perawi, pasti akan timbul sengketa. Dimulai dari situ,” tegasnya.
Ia mencontohkan salah satu konflik yang bermula dari persoalan riwayat tanah, seperti sengketa di Makassar yang melibatkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, PT Hadji Kalla, dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), bagian dari Lippo Group.
Nusron juga mengingatkan, praktik mafia tanah tidak akan berhenti berevolusi. Karena itu, kementerian/lembaga maupun aparat penegak hukum perlu menyesuaikan strategi penanganannya agar lebih efektif.
“Karena kalau begini terus, saya pernah mengatakan, sampai kiamat kurang dua hari pun mafia tanah ini tidak akan bisa diatasi. Kalau begini terus, karena ini sudah kondisinya emergency. Karena itu yang paling penting di antara kita semua adalah pengetatan prinsip yang terutama pola komersil,” ucapnya.
Nusron juga mengingatkan agar aparatur ATR/BPN tidak terlibat dalam praktik mafia tanah dan menekankan pentingnya kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).
“Dengan Badan Intelijen Negara untuk menyajikan informasi yang utuh, supaya bisa ditangkap tanpa menggunakan identitas-identitas yang aneh-aneh. Karena kadang-kadang pelakunya ini juga menggunakan identitas yang aneh-aneh. Kalau sudah ini semua dilakukan, insyaAllah kita semua bisa melakukan masalah ini,” tutupnya.
Di kesempatan yang sama, ia memaparkan capaian penindakan mafia tanah sepanjang 2025. Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 90 kasus dari 107 target operasi, dengan 185 orang ditetapkan sebagai tersangka.
“Patut kita syukuri bahwa pada tahun 2025, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah telah berhasil menyelesaikan 90 kasus Target Operasi Mafia Tanah dari 107 Target Operasi, serta berhasil menetapkan tersangka sebanyak 185 orang,” ujar Nusron.
Aksi tersebut juga menyelamatkan aset tanah seluas 14.315,36 hektare serta mencegah potensi kerugian negara mencapai Rp 23,38 triliun.
“Kalau tanah ini, kemudian uang ini bisa ditumpuk di sini, kemudian dipotret bisa lebih dari angka yang dipamerkan Pak Jaksa maupun angka yang dipamerkan Pak Kapolri (dari hasil penindakan barang). Cuma masalah tanah nggak bisa diambil (dipamerkan),” katanya.
