Jakarta, propertyandthecity.com — Pemerintah mempercepat persiapan pembangunan proyek perlindungan pesisir di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, termasuk pembangunan Giant Sea Wall, melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung proyek Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu, mulai dari sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, hingga pengadaan lahan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan dukungan kementeriannya difokuskan pada tiga aspek utama, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, dan pengadaan tanah. Hal itu disampaikannya dalam kick-off meeting yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (4/5/2026).
“Proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Ossy, dikutip Kamis (7/5/26).
Menurutnya, langkah awal yang dilakukan adalah menyelaraskan rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang kini sedang dalam tahap revisi. Dalam revisi tersebut, agenda perlindungan kawasan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall, telah dimasukkan sebagai bagian dari strategi nasional.
Sinkronisasi kebijakan juga akan diperluas hingga tingkat daerah guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun pemanfaatan ruang. Selain itu, ATR/BPN menyiapkan percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Meski demikian, Ossy menilai proyek perlindungan pesisir Pantura membutuhkan koordinasi yang kuat karena cakupannya melintasi kawasan laut, daratan, hingga wilayah hutan. Ia menegaskan aspek pengadaan tanah menjadi salah satu perhatian penting agar pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
ATR/BPN, lanjutnya, siap mendukung proses tersebut melalui integrasi data dan peta bersama kementerian serta lembaga terkait. Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi proyek berskala besar tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan penanganan persoalan pesisir utara Jawa tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian, wakil menteri, kepala daerah dari wilayah terdampak, serta Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Pemerintah berharap penguatan sinergi antarlembaga dapat mempercepat implementasi proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa. Selain untuk menekan risiko abrasi dan banjir rob, proyek ini juga diproyeksikan menjadi langkah jangka panjang dalam memperkuat ketahanan kawasan pesisir di Indonesia.
