Jakarta, propertyandthecity.com – Pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) dinilai membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa payung regulasi yang memadai, kinerja badan tersebut dikhawatirkan tidak akan optimal.
Hal itu disampaikan Lembaga pengkajian bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan perkotaan, The Hud Institute. Ketua Umum The Hud Institute, Zulfi Syarif Koto, menyebut aspek legalitas menjadi faktor penting dalam memastikan kewenangan dan daya dorong BP3R ke depan.
Menurut Zulfi, rencana pembentukan BP3R yang hanya berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) berpotensi membuat posisi badan tersebut lebih lemah dibandingkan lembaga lain di sektor perumahan. Ia membandingkan dengan badan-badan sejenis yang memiliki landasan hukum lebih tinggi.
“Jadi kalau misalnya badan ini dia payung hukumnya perpres, mungkin tidak perpres bisa setingkat di atas UU dan PP? Karena Perumnas itu diatur PP, BP Tapera diatur UU, Bank Tanah diatur PP. Jadi itu yang saya khawatir,” kata Zulfi di Tangerang, dikutip dari Bisnis.com, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan, perbedaan tingkat regulasi tersebut dapat berdampak pada ruang gerak, kewenangan, hingga daya eksekusi kebijakan BP3R dalam mempercepat pembangunan perumahan rakyat.
Meski begitu, Zulfi menilai pembentukan BP3R tetap menjadi langkah strategis. Kehadiran badan ini diyakini mampu mempercepat penyediaan perumahan, terutama di tengah keterbatasan skema pembiayaan yang selama ini masih didominasi sumber formal.
Dalam satu tahun terakhir, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dinilai masih bertumpu pada pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta perbankan. Pola tersebut dinilai belum cukup untuk menutup kesenjangan kebutuhan perumahan nasional.
“Karena kalau PKP sekarang masih berbasis yang formal [mengandalkan APBN hingga suntikan Bank] sampai kapanpun tak akan selesai masalah perumahan, karena yang terbanyak modal datang dari sisi informal [investasi],” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan pembentukan BP3R telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Badan ini disiapkan sebagai instrumen percepatan realisasi program pembangunan tiga juta rumah.
“Tentu itu yang membuat beliau memang menagih sehingga beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu lalu saya dipanggil untuk menjelaskan kenapa ini tidak bisa dipercepat,” kata Fahri dalam agenda The Hud Institute di Tangerang, Rabu (14/1/2026).
Fahri menjelaskan, BP3R akan bertugas mengintegrasikan kebijakan perumahan sekaligus mengelola dampaknya terhadap sisi pasokan dan permintaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menegaskan, pembentukan badan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
