Jakarta, propertyandthecity.com — Pemerintah pusat mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia, khususnya Tanah Papua, dalam mempercepat pelaksanaan program perumahan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akses hunian layak semakin merata sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Karena itu, program perumahan telah ditempatkan sebagai salah satu prioritas nasional oleh pemerintah.
“Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar masalah perumahan,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program pembiayaan perumahan di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Sorong, yang turut membahas skema KPR, FLPP, dan PNM untuk wilayah Papua.
Dalam paparannya, Tito menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di antaranya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Supaya masyarakat yang nggak mampu memiliki daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa bantu,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terus mendorong inovasi pembiayaan dan memperluas akses masyarakat terhadap perumahan. Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk menjawab tantangan sektor perumahan secara nasional.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan publik di daerah agar kebijakan yang telah disiapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu yang didorong adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu.
“Kita dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya Mal Pelayanan Publik, MPP. Di situ semua layanan publik dijadikan satu,” sambung Tito.
Menurutnya, penyederhanaan layanan tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan iklim investasi di sektor perumahan. Dengan ekosistem yang semakin kondusif, pembangunan hunian di daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Tito juga mengingatkan agar berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah, seperti kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga pembebasan pajak dan retribusi, dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Dengan kemudahan KUR, pembebasan kita yang kita buat tadi, PBG, BPHTB, PPN ini akan membuat apa namanya itu, gelora gelombang untuk membangun perumahan, ekosistemnya akan hidup,” sambungnya.
Di akhir sambutannya, Tito mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program perumahan di Papua agar dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Semoga niat yang baik kita ini, untuk program seluruh Papua yang dimulai hari ini secara resmi di Kota Sorong ini, akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Wali Kota Sorong Septinus Lobat.
Usai acara, Tito bersama rombongan meninjau pembangunan rumah susun bagi prajurit TNI AL di Kota Sorong. Dalam kunjungan tersebut, ia juga berdialog langsung dengan para pihak terkait untuk melihat progres pembangunan hunian tersebut.
