Jakarta, propertyandthecity.com – Payment ID, sebuah sistem keuangan yang tengah disiapkan Bank Indonesia (BI) dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan perorangan, belakangan menjadi perbincangan publik. Sistem ini disebut dapat mempermudah proses verifikasi, memperkuat analisis transaksi, serta mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) non-tunai.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menegaskan teknologi ini belum siap diluncurkan dan masih berada dalam tahap sandbox atau uji coba.
“Sampai hari ini belum ada Payment ID, masih sandbox (lingkungan uji coba),” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
BI memastikan tahap ini penting untuk menguji keamanan sistem, mengantisipasi potensi kerentanan, dan menyiapkan regulasi sebelum digunakan secara luas.
Dicky menyebut, Payment ID dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program bansos non-tunai yang direncanakan berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Namun, keterlibatannya masih menunggu aturan resmi dari pemerintah.
Menanggapi kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan, BI memastikan Payment ID tidak akan digunakan untuk memata-matai atau masuk ke ruang privat masyarakat dengan memeriksa satu per satu transaksi.
“Bahwa isu Bank Indonesia ingin memata-matai, ingin mengetahui ruang privat individu masyarakat, itu tidak mungkin,” kata Dicky.
Ia menegaskan, sistem ini sepenuhnya tunduk pada prinsip kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Akses informasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan aktif (consent) dari pemilik data.
“Itu backbone bisnis kepercayaan, bisnis perbankan. Privacy itu dilindungi betul, dan hanya bisa digunakan sesuai persetujuan pemiliknya, ini yang kami jaga betul,” tegasnya.
Penggunaan Payment ID, lanjut Dicky, lebih ditujukan untuk melihat potensi perekonomian di sektor tertentu, bukan memantau perilaku belanja individu.
“Tracking siapa beli sepatu, siapa beli di kafe, masa kita begitu, nggak akan itu dilakukan BI. Kita ingin tahu pertumbuhan industri sepatu, ingin tahu pertumbuhan hotel, restoran, dan kafe, tapi nggak akan pernah lihat data individu,” ujarnya.
Menurut BI, ketersediaan data yang akurat akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kerap kesulitan mengakses pembiayaan karena riwayat kreditnya belum dikenal lembaga keuangan. Payment ID diharapkan dapat mempermudah proses pengenalan potensi usaha tersebut, dengan tetap melalui prosedur persetujuan dari pemilik data.
Berdasarkan kajian BI, Payment ID akan menjadi pelengkap analisis sektor keuangan, khususnya dalam penyaluran kredit, tanpa menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem ini dirancang memiliki sembilan karakter unik yang dihasilkan dari data kependudukan, dan dapat mengonsolidasikan informasi keuangan individu, mulai dari rekening perbankan hingga akun dompet digi
