Home Kawasan IKN, Lahan Jadi Soal

IKN, Lahan Jadi Soal

79
1
lahan

Sementara itu, diketahui bahwa pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp 466 triliun yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun. Sejumlah Rp 253,4 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta Rp 123,2 triliun lain berasal dari swasta. Adapun sumber pendanaan lain IKN yang telah diatur dalam UU berasal dari APBN, KPBU, partisipasi badan usaha yang sebagian atau seluruh modal telah dimiliki negara, pembiayaan internasional, creative financing dan pemanfaatan barang milik negara.

baca juga, IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA, KOMPLIT! DARI TOL BAWAH LAUT HINGGA…

Adapun pembebasan lahan menjadi konsentrasi pemerintah dalam pengucuran anggaran. Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teguh Hari Prihatno mengungkapkan, 800 hektar lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam
tahap pembebasan.

Namun, Kementerian ATR/BPN memastikan luas lahan yang akan dibebaskan tersebut akan selesai dalam waktu dekat. Kendati demikian, teguh tidak membocorkan kapan proses pembebasan 800 hektar lahan di IKN itu bisa tuntas. “Oh iya itu yang masih dalam proses dibicarakan dengan kementerian dan tidak terlalu lama akan selesai,” jelas Teguh usai konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 di Jakarta, pada Juli 2022 lalu.

Teguh pun memastikan, proses ini tidak akan mempengaruhi pembangunan di ibu kota baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut. Sebab, pembangunan di IKN pun dilaksanakan secara bertahap. Jadi, juga didasari dari yang mana proyek-proyek yang diprioritaskan terlebih dahulu. “Jadi sekali lagi, ini kan targetnya sampai (tahun) 2024 dan itu juga tidak serta merta bahwa itu 100 persen lahannya dibutuhkan,” ungkap Teguh menambahkan.

Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, melainkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) juga akan segera bertindak hingga bisa mencapai target pemindahan IKN tahun 2024 tidak menemui masalah. Sebelumnya, Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni mengungkapkan, 800
hektar lahan bermasalah di IKN terletak di kawasan induk pusat pemerintahan. Raja mengatakan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebetulnya seluas 256.000 hektar. Namun, dari luas tersebut, hanya 6.000 hektar yang masuk dalam kawasan induk pemerintahan pusat. “Nah dari 6.000 hektar itu diidentifikasi oleh teman-teman di (Kementerian) ATR/BPN itu ada yang bermasalah sekitar 800 hektar,” terang Raja. Masalah yang terjadi di kawasan tersebut bermacam-macam, mulai dari masih aktifnya Hak Guna Usaha (HGU) sampai adanya hak kepemilikan tanah secara pribadi. [Andrian Saputri]

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here