Jakarta, propertyandthecity.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mempertanyakan ketiadaan program bedah rumah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat meninjau salah satu rumah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (13/11/2025). Hal itu disampaikan setelah ia mendapat laporan, masih ada ratusan ribu rumah tak layak huni di Ibu Kota.
Dalam kunjungan tersebut, Ara didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto. Di lokasi, Ara langsung menanyakan kepada Kelik mengenai dukungan anggaran daerah untuk renovasi rumah warga kurang mampu.
“Pak Kelik, jadi benar pak sampai sekarang belum ada APBD di Jakarta untuk renovasi rumah yang tidak layak huni?” tanya Ara.
“Belum pak (soal program bedah rumah di Jakarta),” jawab Kelik.
Ara kemudian mengulang pertanyaannya terkait jumlah rumah tak layak huni di Jakarta yang mencapai 209 ribu unit berdasarkan data Kementerian PKP.
“Bapak yakin data yang disampaikan oleh Dirjen saya (Fitrah Nur) sudah benar? Ada 209 ribu rumah yang tidak layak huni di Jakarta?” ucap Ara.
“Setuju pak (total rumah tidak layak huni di Jakarta),” kata Kelik.
Meski program bedah rumah belum tersedia di tingkat daerah, Ara menegaskan perbaikan tetap bisa dilakukan melalui APBN dan dukungan CSR perusahaan.
“Jadi memang harapannya tinggal dari ABPN, dari kita, sama kita dorong dari CSR,” ujar Ara.
Kelik menjelaskan, pada tahun ini terdapat 158 unit rumah di lima wilayah Jakarta yang direnovasi memakai dana APBN.
“Kalau di tahun ini dengan dana APBN ada 158 rumah yang tersebar di 5 wilayah di Jakarta,” paparnya.
Untuk 2026, Ara meminta agar kuota bantuan BSPS untuk Jakarta ditingkatkan hingga 1.000–2.000 unit.
“Seperti yang disampaikan (Ara) tadi, ada sekitar 2.000 rumah yang akan direnovasi di Jakarta pada 2026,” tutur Kelik.
Terkait data rumah tak layak huni, Kelik menyebut angka tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan akan diverifikasi kembali melalui pengecekan langsung.
“Kalau untuk data rumah yang nggak layak huni sumbernya dari BPS. Nanti setelah datanya ada, mulai dari nama sampai alamat rumah ada semua di data tersebut,” tutupnya.
