Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai program perumahan rakyat tidak hanya berperan dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi di daerah.
Menurutnya, pembangunan perumahan dapat menciptakan efek berganda bagi berbagai sektor usaha. Mulai dari industri perbankan, pengembang properti, hingga pelaku usaha material bangunan akan ikut merasakan dampak positifnya. Selain itu, program tersebut juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar,” ujar Tito saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (22/6/26).
Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan persoalan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Kebutuhan rumah yang terus meningkat belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan hunian yang memadai.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penanganan masalah perumahan di berbagai daerah.
Tito menekankan, upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, keterlibatan daerah akan mempercepat realisasi pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan, kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan akan terbatas jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Tito mendorong pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam proses perizinan, salah satunya melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP).
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Supaya tadi, developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga, Kredit Usaha Rakyat,” jelas Tito.
Tito juga mengungkapkan, masih banyak daerah di Tanah Papua yang belum menerbitkan PBG untuk MBR. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Di sisi lain, keberadaan Mal Pelayanan Publik di Papua juga masih terbatas. Karena itu, ia mendorong daerah yang belum memiliki MPP untuk mempelajari praktik pelayanan publik terpadu yang diterapkan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, Bali.
“Di sana ada polisi buat ngurus SIM, paspor, imigrasi, semua enggak ada yang pakai seragam. Semuanya berpakaian seperti biasa (namun hasilnya lebih cepat dan maksimal),” kata Tito.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
