PropertyandTheCity.com, Jakarta –Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya sektor properti untuk segera mengadopsi teknologi digital dalam seluruh rantai proses, mulai dari perencanaan hingga eksekusi program perumahan. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri properti di era digital.
“Kami berharap sektor properti dapat mengadopsi teknologi terkini baik dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga distribusi informasi,” ujar Nezar saat berbicara di Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia, seperti disampaikan dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (6/12/24).
Lebih jauh, Nezar juga menyebut, digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin melek teknologi. Dengan mengintegrasikan teknologi, sektor properti diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih cepat, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pemerintah menjalankan Program 3 Juta Rumah untuk menjamin rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di desa dan satu juta unit di kota setiap tahun.
“Program 3 Juta Rumah ini cukup kompleks dan dibutuhkan perencanaan yang matang dan detil. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mempercepat laju pembangunan sampai 3 juta rumah ini,” terang Nezar.
Nezar juga menekankan, kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menciptakan solusi perumahan yang inovatif dan inklusif.
“Pemerintah akan terus mendukung upaya sektor swasta dalam menyediakan menyediakan hunian yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis digitalisasi dan kemitraan, sektor properti diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi penyediaan perumahan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
“Penyediaan insentif, kemudahan perizinan dan sinergi lintas sektor adalah langkah yang akan kami dorong terus,” jelas Nezar.
Sebagai informasi, dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengadopsi berbagai strategi inovatif, termasuk memanfaatkan aset perumahan eksisting seperti Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Langkah ini menjadi salah satu upaya konkret untuk meningkatkan ketersediaan hunian, khususnya di wilayah perkotaan.
Selain itu, Kementerian PKP juga memanfaatkan lahan idle atau bekas hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional. Lahan-lahan ini, bersama dengan tanah milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak terpakai, menjadi sumber daya potensial untuk pengembangan perumahan baru yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
