PropertyandTheCity.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, akan mengembangkan perumahan yang mengintegrasikan berbagai latar belakang sosial masyarakat dan tidak bersifat eksklusif. Kebijakan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang berharap adanya perumahan terbuka untuk seluruh kalangan, tanpa segregasi sosial.
“Saya dapat pesan tidak boleh lagi ada perumahan yang eksklusif dari Pak Prabowo. Jadi perumahan itu juga harus dari berbagai macam latar belakang,” ungkap Menteri PKP yang akrab disapa Ara itu dalam Diskusi Tiga Juta Rumah di Auditorium PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).
Menurut Ara, konsep perumahan yang tidak eksklusif bertujuan menghadirkan penghuni dari beragam latar belakang profesi, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ara menyebutkan bahwa konsep ini akan diterapkan di perumahan yang akan dibangun di atas tanah sumbangan miliknya di Tangerang, sehingga menciptakan komunitas yang beragam dan tidak eksklusif dan terbuka bagi semua kalangan.
“Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri. (Tanggal) 10 November saya akan undang pengusaha. Saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya dan juga isinya,” ucap Ara.
Ara berharap agar dalam delapan bulan ke depan proyek perumahan ini dapat segera diserahterimakan kepada ratusan masyarakat yang memenuhi syarat.
“Nanti mungkin 10 persennya TNI berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah,” kata Ara.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan awalan yang baik dalam membangun perumahan bagi masyarakat. Ia juga berencana melibatkan para ahli komunitas dan pemberdaya komunitas untuk mewujudkan hal itu.
“Jadi ada ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku agama yang ada di situ jadi tidak eksklusif. Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tapi membangun ekosistemnya,” terang Ara.
Ara menjelaskan, untuk mencegah perumahan eksklusif memerlukan edukasi terkait tujuan penting di balik larangan tersebut. Ia menegaskan bahwa sebagai negara dengan beragam latar belakang sosial, Indonesia perlu menampilkan kebhinekaan ini melalui konsep perumahan yang inklusif, sehingga perumahan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman yang ada di masyarakat.
“Kita mesti jelasin edukasi tujuannya apa. Orang-orang pintar bisa diedukasi, kan punya hati ya. Kenapa kalau nanti namanya eksklusif di Indonesia itu taman sari Indonesia itu berbeda agama, suku, etnis, itulah Indonesia kan begitu. Jadi kita justru harus punya filosofis itu yang kuat. Dan itu juga harus tampak dari perumahan-perumahan kita,” jelasnya.
Selain menentukan komposisi profesi, Ara juga berharap ada keberagaman agama dalam suatu perumahan. Ia mengusulkan agar setiap perumahan menyediakan tempat ibadah untuk berbagai agama.
“Misalnya, saya akan coba minta tempat ibadah bagi semua umat beragama, saya mulai dari situ ya. Perumahan-perumahan itu ya kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi itu cara untuk suatu hal yang baik jadi nggak eksklusif,” pungkasnya.
Menteri Ara juga terus menekankan bahwa program 3 juta rumah mengusung semangat “gotong royong.” Ia berharap program ini akan melibatkan kolaborasi lebih luas antara sektor swasta dan pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Konsep gotong royong ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat penyediaan perumahan terjangkau yang diakses oleh lebih banyak kalangan masyarakat.
Semoga bisa terwujud
Amin