PropertyandTheCity.com, Jakarta – Dalam waktu dua bulan terakhir, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berhasil menyalurkan 30 ribu unit rumah kepada masyarakat. Hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak.
“Saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini,” ujar Maruarar di Jakarta, dikutip Rabu (18/12/2024).
Ara menambahkan, dari total 30 ribu rumah tersebut, sebanyak 28 ribu rumah berasal dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).
“Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah,” kata Ara.
Kemudian, Ara menyebut BTN menyalurkan KPR kepada masyarakat pekerja informal sebesar 9,7 persen dari total penyaluran KPR. Menurutnya, hal ini menunjukkan masih ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket untuk mempunyai rumah.
“Kemudian juga bisa menyalurkan kredit kepada milienial dan gen z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun,” terangnya.
Ara, juga menyampaikan, BTN juga telah berhasil memberikan pendampingan kepada para pengembang. Ia berharap semakin banyak pengusaha properti lokal yang terlibat, sehingga pembangunan perumahan dapat merata di seluruh Indonesia.
Selain itu, Ara juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan rumah. Ucapan terima kasih tersebut ia sampaikan kepada pemerintah daerah, berbagai asosiasi, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN, serta rekan-rekan media yang turut mendukung program pembangunan perumahan.
Kementerian PKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial juga memfasilitasi pemindahan masyarakat yang sebelumnya tinggal di bawah jembatan di Jakarta ke rumah susun, guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
Maruarar berharap langkah ini menjadi awal dari upaya yang lebih luas, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terpaksa tinggal di bawah kolong jembatan atau jalan tol.
