PropertyandTheCity.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk mengadopsi program perumahan murah yang telah berhasil dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri penyerahan kunci hunian di Rusunawa Pasar Rumput, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis (28/11/2024).
Menurut Tito, model program perumahan murah seperti yang diterapkan di DKI Jakarta dapat menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah.
“Saya sangat berharap kepada rekan-rekan yang masih menjabat penjabat (Pj), penjabat kepala daerah, dan kepala-kepala daerah baru, tolonglah buat program-program seperti ini (perumahan murah). Membuat program pro-rakyat,” ungkap Tito.
Tito juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam merealisasikan program serupa di seluruh Indonesia. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat kecil, termasuk dalam penyediaan perumahan.
Sebagai bagian dari upaya mendukung visi tersebut, pemerintah telah memisahkan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan perumahan secara nasional, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.
Selain itu, Tito menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atas keberhasilan mereka dalam menekan biaya sewa hunian menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia menilai langkah ini sebagai contoh nyata kolaborasi yang efektif dalam mendukung program perumahan murah.
Lebih lanjut, Tito menegaskan, penyediaan perumahan murah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Menurutnya, pemda memiliki peran strategis dalam implementasi program tersebut, mengingat hampir separuh anggaran negara berada di tingkat daerah.
“Bahwa kalau DKI mampu, masa kita, daerah kita nggak mampu. Kalau nggak mampu, berarti pemimpin yang kita pilih ini perlu kita pertanyakan,” ujarnya.
Tito berharap momentum ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan gelombang besar pembangunan perumahan murah di seluruh Indonesia.
Ia optimis bahwa keberhasilan model ini di DKI Jakarta dapat menginspirasi daerah lain untuk mengambil langkah serupa demi kesejahteraan masyarakat.
“Semoga program ini, acara ini, mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan akan terjadi gelombang yang lebih besar ke semua daerah,” pungkas Tito dengan penuh harapan.
