Bantul, propertyandthecity.com — Pemerintah terus mendorong sektor perumahan tidak hanya sebagai penyedia hunian, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Melalui Kredit Program Perumahan (KPP), pelaku usaha yang berada dalam rantai pasok perumahan didorong untuk memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas bisnisnya.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gelora Prapto Srimulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Acara tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta, jajaran BP Tapera, jajaran BRI, pemerintah daerah, pelaku usaha sektor perumahan, serta masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, KPP dirancang untuk memperkuat ekosistem perumahan sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha rakyat yang bergerak di sektor tersebut.
“KPP tidak hanya berbicara soal pembiayaan, tetapi bagaimana negara hadir membantu usaha rakyat berkembang dan naik kelas. Program ini ditujukan untuk kontraktor kecil, toko bangunan, produsen material, UMKM, pengembang skala kecil, dan berbagai pelaku usaha yang menjadi bagian dari ekosistem perumahan,” ujar Menteri Ara, dikutip dari keterangannya, Jum’at (5/6/26) .
Menurutnya, sektor perumahan memiliki peran strategis karena mampu menggerakkan ratusan sektor usaha lainnya. Aktivitas pembangunan perumahan tidak hanya menciptakan hunian, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Ketika sektor perumahan bergerak, ekonomi rakyat ikut bergerak. Tukang bangunan bekerja, toko material berkembang, UMKM tumbuh, dan lapangan kerja tercipta. Karena itu KPP harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat,” katanya.
Pemerintah menilai pembiayaan bagi sektor perumahan perlu diperkuat karena memiliki efek berganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Melalui KPP, dukungan pembiayaan diberikan kepada berbagai pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai pasok pembangunan perumahan.
Dalam kegiatan tersebut, BRI mencatat penyaluran KPP senilai Rp332,5 miliar kepada 966 nasabah. Capaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan pembiayaan sekaligus antusiasme pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka.
“Hari ini BRI berhasil mencatatkan rekor penyaluran KPP dengan nilai serapan mencapai Rp332,5 miliar kepada 966 nasabah dalam satu kegiatan. Ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari para pelaku usaha sektor perumahan untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.
Penyaluran tersebut terdiri atas pembiayaan sisi pasokan (supply) sebesar Rp145,5 miliar kepada 83 debitur, yang mencakup kontraktor, pengembang, dan toko bangunan. Sementara itu, pembiayaan sisi permintaan (demand) mencapai Rp187 miliar kepada 883 debitur.
Menurut Menteri Ara, skema tersebut dirancang untuk memastikan seluruh mata rantai sektor perumahan memperoleh akses pembiayaan yang memadai sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan.
“Artinya program ini tidak hanya mendukung masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan, tetapi juga memperkuat seluruh rantai pasok perumahan mulai dari kontraktor, pengembang, toko bangunan, hingga pelaku usaha lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem perumahan nasional,” ujar Menteri Ara.
Ia menegaskan, tujuan utama program tersebut bukan sekadar membangun rumah, melainkan menciptakan lebih banyak pelaku usaha yang mampu berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin KPP menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Tujuannya bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun usaha rakyat agar berkembang, naik kelas, dan menciptakan lebih banyak pengusaha sukses serta orang-orang kaya baru di daerah,” tegasnya.
Melihat tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut, pemerintah memutuskan meningkatkan alokasi pembiayaan yang disalurkan melalui BRI.
“Awalnya kami memberikan kuota sebesar Rp8 triliun kepada BRI. Karena kinerjanya sangat baik, kuota tersebut kami tingkatkan menjadi Rp12 triliun. Hingga saat ini realisasi penyalurannya telah mencapai Rp9,3 triliun,” katanya.
Ke depan, Kementerian PKP akan terus memperkuat sinergi dengan BP Tapera, perbankan, dan pemerintah daerah guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan di berbagai daerah.
“Kami ingin membangun ekosistem perumahan yang kuat dari hulu hingga hilir. Karena itu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP Tapera, perbankan, dan pelaku usaha menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto turut mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan usaha bagi masyarakat. Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan akan membantu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mendukung pertumbuhan sektor perumahan.
Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha sektor perumahan yang dapat meningkatkan kapasitas usahanya, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami ingin sektor perumahan menjadi penggerak ekonomi rakyat. Jika usaha rakyat berkembang, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan meningkat, maka manfaat program ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Menteri Ara.





















