Jakarta, propertyandthecity.com — Upaya memperkuat ekosistem perumahan nasional terus dilakukan Bank Tabungan Negara (BTN) melalui percepatan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand). Hingga pertengahan Mei 2026, perseroan telah membukukan realisasi pencairan KPP nasional sebesar Rp2,97 triliun sebagai bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage yang dijalankan perusahaan.
Nilai tersebut terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand sebesar Rp987 miliar. Dari target tahunan, realisasi KPP Supply telah mencapai sekitar 33% dari kuota 2026 sebesar Rp6 triliun, sedangkan KPP Demand terealisasi sekitar 25% dari target Rp4 triliun.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan keseimbangan antara sisi supply dan demand menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.
“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi. KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha. Dengan menyinergikan kedua aspek tersebut, BTN ingin memastikan ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5/2026).
Sebagai bagian dari percepatan penyaluran KPP, BTN juga aktif menggelar akad massal di sejumlah daerah. Pada 3 Mei 2026 di Surabaya, BTN memfasilitasi closing bagi 245 debitur KPP dengan total pembiayaan mencapai Rp305,26 miliar.
Dari jumlah tersebut, pembiayaan sisi supply mencakup 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor sebesar Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan sebesar Rp50 miliar. Adapun dari sisi demand tercatat 163 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp53 miliar.
Selanjutnya pada 7 Mei 2026 di Lampung, BTN kembali menggelar akad massal KPP dengan realisasi pembiayaan KPP Supply sebesar Rp162,6 miliar untuk 100 debitur. Sementara pembiayaan KPP Demand tercatat sebesar Rp4,6 miliar.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BTN untuk mempercepat penyerapan pembiayaan sekaligus memperkuat keterhubungan antara sisi pengembang dan konsumen di daerah.
Secara nasional, KPP Supply BTN mencatat pencairan sebesar Rp1,98 triliun dengan dukungan kepada 178 debitur skala UMKM maupun wilayah. Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penyaluran tersebut, disusul wilayah Sulampua yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Sementara dari sisi permintaan masyarakat, KPP Demand BTN berhasil menjangkau 781 debitur secara nasional dengan nilai pencairan mencapai Rp987 miliar. Wilayah Jabanus (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) menjadi kawasan dengan penyaluran terbesar, mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan rumah yang terjangkau.
Nixon menambahkan, integrasi antara KPP Supply dan KPP Demand menjadi strategi penting BTN untuk memperkuat penyerapan pembiayaan perumahan di lapangan.
“Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau harus diimbangi dengan kesiapan pasokan dari pengembang. Karena itu BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP Supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP Demand kami. Dengan integrasi tersebut, proses penyaluran pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, BTN juga terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui berbagai inisiatif digital dan pengembangan ekosistem. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui platform Bale Properti serta penguatan kapabilitas mitra pengembang lewat program BTN Housingpreneur.
Melalui berbagai langkah tersebut, BTN optimistis dapat menjaga pertumbuhan penyaluran KPP hingga akhir tahun sekaligus mendukung target pembiayaan perumahan nasional dan memperluas inklusi finansial bagi masyarakat Indonesia.
