PropertyandTheCity.com, Jakarta – Dalam upaya mewujudkan hunian yang terjangkau bagi masyarakat, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria tengah menggali potensi pemanfaatan aset lahan milik BUMN. Lahan-lahan ini direncanakan untuk dibangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya,” ungkap Fahri saat pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, dikutip Jum’at (15/11/2024).
Setelah dilakukan sinkronisasi data, Fahri menyampaikan bahwa skema pemanfaatan aset akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penyusunan regulasi terkait hal ini perlu segera dilakukan.
Fahri menegaskan perlunya perubahan regulasi untuk mewujudkan hal tersebut. Selain itu, Fahri juga mendorong BUMN Karya, yang selama ini terlibat dalam konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol, untuk memberikan saran terkait solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.
“Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini, rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol,” ungkapnya.
Fahri Hamzah juga meminta keterlibatan semua pihak untuk memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai. Ia menekankan perlunya keputusan tegas untuk memindahkan semua bangunan yang berada di lokasi tersebut.
“Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya,” terangnya.
