Jakarta, Propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan program gentengisasi yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto akan segera direalisasikan. Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Mei 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan tahap awal distribusi dengan melibatkan ratusan armada pengangkut. Genteng yang digunakan berasal dari sentra produksi di Majalengka.
“Gentengisasi, bulan depan kita mulai di Majelengka dengan 600 truk pengiriman, sudah ada pesan,” ujar Ara, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Jum’at (10/4/2026).
Setelah tahap awal di Majalengka, pelaksanaan program akan diperluas ke sejumlah daerah lain, termasuk Purwakarta, sebelum menjangkau wilayah yang lebih luas di Indonesia.
Ara menambahkan, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“UMKM jadi bergerak. Seperti di Jatiwangi, Majelengka itu UMKMnya jadi bergerak. Kira-kira kalau 600 truk itu, kalau 1 baris, kalau kali 5 meter, ada kurang lebih 3 kilometer panjangnya,” tutur dia.
Program gentengisasi merupakan inisiatif penggantian atap rumah masyarakat yang masih menggunakan material seng menjadi genteng. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan hunian sekaligus mengurangi risiko kerusakan akibat korosi.
Arahan program tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan daerah di Sentul pada Februari 2026.
“Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek ‘gentengisasi’ seluruh Indonesia,” ucap Prabowo saat itu.
Dari sisi pendanaan, pemerintah memastikan program ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa alokasi anggaran yang disiapkan berada di bawah Rp1 triliun.
Anggaran tersebut berasal dari dana cadangan pemerintah melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga, termasuk optimalisasi program prioritas seperti makan bergizi gratis.
