Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak boleh hanya mengejar angka, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keberlanjutan.
Baca juga, Beton Berpori Jadi Solusi Alternatif untuk Cegah Banjir di Musim Hujan
Pesan itu disampaikannya dalam pidato pada ajang Golden Property Award 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (29/09/2025) malam. Sebelumnya, AHY menghadiri acara penyerahan kunci massal KPR Sejahtera FLPP yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto — melibatkan 26 ribu penerima di 33 provinsi dan 100 lokasi, secara serentak luring maupun daring.
“Ini bentuk hadirnya negara untuk menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan perumahan di Indonesia,” kata AHY membuka sambutannya malam itu.
Antara Pertumbuhan dan Keberlanjutan
Menurut AHY, tantangan pembangunan di Indonesia hari ini sejatinya serupa dengan banyak negara lain: bagaimana menghadirkan kesejahteraan tanpa mengorbankan lingkungan.
“Prosperity and sustainability; kesejahteraan dan keberlanjutan, dua hal yang harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Indonesia, lanjutnya, ingin tumbuh tinggi secara ekonomi, tapi juga memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Di saat bersamaan, keberlangsungan lingkungan hidup harus dijaga. Karena itu, ketika pemerintah mendorong kemandirian pangan, energi, dan air bersih, kualitas hidup masyarakat juga mesti ditingkatkan, termasuk lewat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.
Krisis iklim dan bencana alam yang makin sering terjadi, kata AHY, menjadi pengingat pentingnya membangun infrastruktur yang resilien, tahan terhadap berbagai risiko.
Warisan untuk Generasi Penerus
Malam itu, tema “Legacy” di Golden Property Award seolah menjadi pijakan reflektif bagi AHY.
“Apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan hari ini, akan berdampak langsung bagi generasi penerus kita,” katanya.
Ia menyinggung data yang menunjukkan masih ada 9,9 juta kepala keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah, serta 26 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Dua angka besar yang menjadi pekerjaan rumah bersama.
Karena itu, Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa menjadi jawaban nyata. Selain memenuhi kebutuhan papan, sektor perumahan dan properti juga memberikan multiplier effect besar bagi perekonomian nasional.
“Sektor ini menyumbang lebih dari 10 persen terhadap PDB kita. Artinya, setiap rumah yang dibangun bukan hanya tempat tinggal, tapi juga penggerak roda ekonomi,” ungkap AHY.
Industri konstruksi, bahan bangunan, hingga tenaga kerja lokal akan ikut bergerak. Pertumbuhan pun diharapkan menjalar ke berbagai daerah, dari kota hingga desa, termasuk wilayah pesisir.
Properti Penggerak UMKM
AHY menekankan, pembangunan perumahan tak hanya soal bangunan fisik. Ia juga bisa menjadi lokomotif bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sektor properti mampu mendongkrak UMKM di berbagai daerah. Ini yang harus kita manfaatkan,” tegasnya.
Pemerintah, kata AHY, kini tengah mengawal dua konsep besar yang sudah lama diterapkan di berbagai negara maju, yakni menghadapi derasnya arus urbanisasi. Diperkirakan, 70 persen penduduk dunia, termasuk Indonesia, akan tinggal dan bekerja di wilayah perkotaan.
TOD dan Regenerasi Kota
Konsep pertama adalah Transit Oriented Development (TOD), atau pembangunan berbasis transportasi publik.
Kawasan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, menurut AHY, akan menciptakan kota yang lebih efisien, hijau, dan berkelanjutan.
“Kalau TOD sukses, masyarakat bisa hidup lebih sehat, lebih dekat satu sama lain, dan tentu saja, lebih hemat energi,” katanya.
TOD juga mendukung upaya pengurangan jejak karbon, sejalan dengan target Net Zero Emission 2060.
Selain transisi energi bersih dan elektrifikasi kendaraan, pemerintah ingin menghubungkan pusat kehidupan dengan pusat pekerjaan melalui pengembangan hunian vertikal atau vertical housing.
“Selain rumah tapak yang terus kita perbaiki, hunian vertikal menjadi solusi masa depan kota. Termasuk memastikan setiap kawasan memiliki drainase dan sanitasi yang layak,” tambahnya.
Konsep kedua adalah urban regeneration, yakni pembaruan kawasan perkotaan yang kumuh dan tidak sehat menjadi ruang hidup yang layak dan aman.
“Menata kembali kota bukan hanya soal mempercantik, tapi juga menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan manusiawi,” ujar AHY.
Bukan Sekadar Banyak tapi Terjangkau
Pada akhirnya, kata AHY, ukuran keberhasilan pembangunan perumahan bukan hanya berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi seberapa banyak masyarakat yang mampu mengaksesnya.
Pemerintah kini menyiapkan berbagai skema pembiayaan perumahan agar rumah pertama semakin terjangkau. Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), misalnya, terus diperluas dari target 20.000 unit menjadi 350.000 unit rumah.
“Hingga akhir September 2025, sudah lebih dari 180.000 unit terealisasi atau hampir 50 persen,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan hingga Rp500 juta untuk membeli rumah pertama.
Dari sisi suplai, program ini mendorong pengembang dan kontraktor lokal agar turut tumbuh. Dengan nilai proyek hingga Rp5 miliar, efek ekonominya akan terasa di berbagai daerah.
Kolaborasi Penta Helix
Menutup pidatonya, AHY mengajak semua pihak; pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media untuk memperkuat kolaborasi lewat pendekatan Penta Helix.
“Kita perkuat skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), melibatkan dunia swasta, lembaga internasional, hingga filantropis. Kita dorong blended finance yang kredibel dan berkelanjutan,” tutupnya.
Bagi AHY, membangun rumah bukan sekadar menyediakan tempat tinggal. Itu adalah upaya merawat masa depan bangsa. • [ed.AS]
