Jakarta, Propertyandthecity.com – Status kepemilikan lahan seluas 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, masih belum menemui kejelasan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI sekaligus Founder PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK) menyatakan dirinya memiliki dokumen kepemilikan sah atas lahan tersebut. Ia menyebut tanah itu diperoleh melalui transaksi jual beli dengan ahli waris Raja Gowa sekitar 35 tahun lalu.
“Sudah sertifikat ada, jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli,” kata JK saat meninjau langsung lokasi tanah sengketa di Makassar, Rabu (5/11).
JK Kritik Proses Eksekusi Tanah
Saat meninjau lahan tersebut, JK menyampaikan kekesalannya terhadap proses eksekusi yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan tanpa tahapan constatering atau pencocokan data dan pengukuran di lapangan sebagaimana mestinya.
“Itu eksekusi harus didahului dengan namanya constatering. Pengukuran. Mana pengukurannya? Mana orang BPN-nya? Mana orang Camat-nya? Mana orang Lurah? Tidak ada semua,” tegasnya.
JK juga menilai tindakan itu sarat dengan praktik mafia tanah yang mencoba mengambil alih hak miliknya. Ia menegaskan akan melawan segala bentuk ketidakadilan dan penyimpangan hukum yang terjadi.
“Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan. (Melawan) ketidakadilan, ketidakbenaran,” ujar JK.
Bantahan JK terhadap Hubungan dengan PT GMTD
JK juga membantah memiliki hubungan hukum dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), salah satu pihak yang kini turut bersengketa. Ia menilai gugatan yang dilayangkan GMTD terhadap pihak lain tidak memiliki dasar yang kuat.
“Karena yang dituntut itu siapa namanya? Manyombalang? Itu penjual ikan kan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini? Jadi itu kebohongan, rekayasa, macam-macam,” ujarnya.
JK bahkan menuding adanya peran mafia tanah yang bermain di balik sengketa ini.
“Iya, itu (yang dibeli GMTD) memang dulu dari Haji Najmiah. Haji Najmiah itu kan mafia tanah di sini dulu,” katanya.
Menanggapi pernyataan JK, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, sengketa tanah ini merupakan kasus lama yang telah berlangsung sejak 1990-an. Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN tidak berpihak kepada siapa pun dan hanya berfokus pada penegakan hukum serta pembenahan sistem pertanahan nasional.
“Kasus ini merupakan produk tahun 1990-an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” ujar Nusron di Jakarta, Minggu (9/11).
Menurut Nusron, terdapat empat pihak utama yang terlibat dalam konflik tersebut, yaitu PT Hadji Kalla, PT GMTD (yang terafiliasi dengan Lippo Group), serta dua individu lain, Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.
Proses Eksekusi Dinilai Belum Sesuai Prosedur
Nusron mengungkapkan pelaksanaan eksekusi di lapangan dilakukan secara mendadak dan belum melalui tahapan constatering atau pencocokan data fisik di lapangan.
“Itu kan ada eksekusi pengadilan, konflik antara GMTD dengan orang lain, tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses constatering,” ujar Nusron di Jakarta Selatan, Kamis (6/11).
Untuk itu, Kementerian ATR/BPN telah melayangkan surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar guna meminta klarifikasi terkait dasar dan prosedur pelaksanaan eksekusi tersebut.
“Kami sudah kirim surat kepada Pengadilan Negeri di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada constatering,” jelasnya.
Dua Dasar Hak di Atas Lahan yang Sama
Berdasarkan hasil penelusuran ATR/BPN, tanah yang menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hukum berbeda.
Pertama, terdapat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036.
Kedua, ada pula Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT GMTD, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak awal 1990-an.
Selain itu, sengketa ini juga berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD dan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.
“Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Fokus kami membenahi sistem agar ke depan setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum,” tutup Nusron.
Lippo Group Tegaskan Tidak Terlibat
Sementara itu, CEO Lippo Group James Riady menegaskan bahwa perusahaannya tidak terlibat langsung dalam sengketa lahan yang menjadi perbincangan publik tersebut.
“Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar,” ujarnya di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (10/11).
James menjelaskan, Lippo memang memiliki saham di PT GMTD, tetapi lahan yang disengketakan merupakan milik perusahaan daerah.
“Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham,” tambahnya.
Berdasarkan laporan keuangan kuartal II 2025, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) tercatat memiliki 57,7 persen saham PT GMTD secara tidak langsung, melalui kepemilikan penuh atas PT Makassar Permata Sulawesi yang menguasai 32,5 persen saham di PT GMTD.
